Penilaian JPW terhadap Dakwaan Kasus Hibah Pariwisata Sleman
Jogja Police Watch (JPW) menyoroti beberapa potensi celah hukum yang tidak dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum dalam membangun dakwaan pada perkara korupsi dana hibah pariwisata Sleman. Dalam proses persidangan, aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, memberikan catatan kritis yang menyentuh inti permasalahan.
Dakwaan Condong ke Ranah Pidana Pemilu
Menurut Bahar, selama pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman hingga rampungnya pemeriksaan saksi, satu hal yang mencolok adalah tidak adanya bukti aliran dana yang masuk ke kantong terdakwa.
“Kami melihat konstruksi perkara ini sebenarnya lebih condong pada ranah pidana Pemilu ketimbang tindak pidana korupsi murni,” ujar Kamba, Senin (6/4/2026).
Dia menilai fakta persidangan mengungkap adanya dugaan keterkaitan antara penyaluran dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman dengan upaya pemenangan pasangan calon tertentu dalam Pilkada 2020. Namun, menurut Bahar, di sinilah letak anomali yang justru menjadi titik lemah dakwaan dari jaksa. Yakni penyaluran dana hibah nyatanya baru terealisasi setelah pelaksanaan Pilkada selesai.
Fakta ini dinilai Bahar membuat konstruksi dakwaan korupsi menjadi goyah. Ketiadaan bukti materiil soal aliran dana ke terdakwa dinilainya sebagai celah krusial yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama majelis hakim.
Tuntutan yang Dianggap Emosional
Bahar juga mempersoalkan beratnya tuntutan 8 tahun 6 bulan penjara yang diajukan jaksa. Tuntutan itu, menurutnya, tidak sebanding dengan realitas hukum yang sesungguhnya terungkap di ruang sidang. Bahar bahkan menyebutnya sebagai tuntutan yang bersifat emosional.
Sebagai perbandingan, Bahar menunjuk kasus serupa di Tanah Karo, Sumatera Utara, yang pernah memantik kritik keras dari Komisi III DPR RI dan berakhir dengan vonis bebas bagi terdakwa. Hal ini menjadi preseden yang menurutnya patut menjadi cermin.
Peraturan Bupati dan Mekanisme OPD
Di sisi lain, Bahar mengingatkan bahwa kebijakan penerbitan Peraturan Bupati tentang penyaluran dana hibah pariwisata bukanlah keputusan sepihak Sri Purnomo. Regulasi itu lahir melalui mekanisme hirarki berjenjang dan telah melewati proses verifikasi serta kajian di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Artinya, menurut Bahar, ini adalah kebijakan administratif yang prosedural, bukan tindakan yang bisa begitu saja dikriminalkan. Rekam jejak Sri Purnomo selama dua periode memimpin Sleman pun, menurut Kamba, sudah sepatutnya masuk dalam pertimbangan hakim sebelum palu diketuk.
“Saya berharap kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seobyektif dan seindependen mungkin menjatuhkan vonis,” kata dia.
Integritas Majelis Hakim Diuji
Integritas majelis hakim kini tengah diuji. Publik menantikan apakah putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan keadilan substantif yang memandang kasus ini secara utuh sebagai kebijakan administratif yang sah ataukah sebaliknya.
Sidang pembacaan vonis Sri Purnomo dijadwalkan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam waktu dekat.















































