Pemecatan ASN di Kota Jambi Akibat Ketidakdisiplinan
Sebanyak sembilan pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi diberhentikan atau sedang dalam proses pemberhentian karena tidak mematuhi aturan serta ketidakhadiran yang berulang dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, yang mencatat bahwa empat dari sembilan pegawai tersebut telah menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian, sementara empat lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Selain itu, satu ASN diberhentikan sementara akibat terlibat dalam kasus pidana. Wali Kota Jambi, Maulana, mengonfirmasi bahwa saat ini ada empat ASN yang sedang menjalani proses pemecatan karena diduga tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya.
Peristiwa ini terjadi setelah dilakukannya apel perdana setelah perayaan Idul Fitri dan Nyepi. Apel ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi tingkat kehadiran dan kinerja para ASN setelah masa libur panjang. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyampaikan bahwa secara umum tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja setelah libur sangat tinggi, bahkan mendekati 100 persen. Ia menilai hal ini sebagai bentuk komitmen pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik.
Langkah Tegas untuk Menjaga Kedisiplinan
Untuk memastikan seluruh ASN benar-benar kembali aktif bekerja, Pemerintah Kota Jambi juga melakukan inspeksi mendadak secara daring. Langkah ini bertujuan untuk memberikan tindakan tegas terhadap pegawai yang melanggar aturan, khususnya terkait kedisiplinan.
Menurut Maulana, pelanggaran disiplin tidak hanya terbatas pada ketidakhadiran, tetapi juga bisa dipicu oleh keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti pinjaman online dan judi online. Hal ini dinilai dapat memengaruhi kinerja dan integritas ASN.
Pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah telah memenuhi berbagai hak ASN, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR) dan kelonggaran waktu selama masa libur. Oleh karena itu, seluruh pegawai, baik PNS maupun PPPK, diminta untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam pelayanan publik.
“Kami berharap penegakan disiplin ini dapat memperkuat kinerja birokrasi dan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Maulana.
Penjelasan dari BKPSDMD
Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri, menjelaskan bahwa sembilan pegawai yang diberhentikan atau sedang dalam proses terdiri dari lima PNS dan empat PPPK. Ia menekankan bahwa ASN wajib mematuhi aturan yang berlaku, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang mengikat.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Jambi berupaya memastikan bahwa seluruh pegawai menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.















































