AYOOBATAM – Pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K., yang menyebut wartawan dari media yang belum terdaftar di Dewan Pers sebagai “wartawan bodrex” menuai kecaman tajam dari sejumlah awak media di Kota Batam.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung di depan lobi Mapolresta Barelang. Ucapan itu kemudian menjadi perbincangan hangat di kalangan insan pers, terutama terkait pemahaman mengenai legalitas perusahaan pers, profesionalitas wartawan, serta mekanisme pendataan dan verifikasi media oleh Dewan Pers.
Menanggapi polemik tersebut, Kompol Agung angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap status media tersebut.
“Setelah kami cek, ternyata medianya tidak terdaftar di Dewan Pers, jadi ya, wartawan bodrex,” ujarnya.
Status Terdaftar Bukan Satu-satunya Ukuran
Sejumlah awak media mempertanyakan dasar penggunaan istilah “wartawan bodrex” terhadap perusahaan pers yang belum terdaftar atau belum terverifikasi di Dewan Pers. Menurut mereka, persoalan tersebut perlu dilihat secara proporsional dan tidak disederhanakan hanya berdasarkan status pendaftaran.
Pasalnya, keberadaan perusahaan pers dan pelaksanaan kegiatan jurnalistik memiliki sejumlah aspek yang berbeda. Mulai dari legalitas badan usaha, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penerapan Kode Etik Jurnalistik, hingga proses verifikasi administrasi oleh Dewan Pers.
Polemik ini sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar: apakah wartawan dari media yang belum terdaftar di Dewan Pers secara otomatis dapat dikategorikan sebagai “wartawan bodrex”? Bagaimana pula dengan perusahaan pers yang telah menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional, tetapi masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi dan verifikasi?
Persoalan tersebut dinilai perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan stigma terhadap media maupun wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasat Reskrim Diminta Klarifikasi
Sebagai institusi penegak hukum yang memiliki hubungan komunikasi intensif dengan awak media, Polresta Barelang diharapkan mampu membangun hubungan kemitraan yang profesional, terbuka, dan saling menghormati.
Penyampaian pendapat oleh pejabat publik, terlebih yang berkaitan dengan profesi wartawan dan perusahaan pers, semestinya dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun polemik berkepanjangan.
Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari Kompol Agung Tri Poerbowo mengenai maksud dan konteks penggunaan istilah tersebut. Klarifikasi diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi ketegangan antara institusi kepolisian dan insan pers di Kota Batam.
Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan profesionalitas pemberitaan, media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K.















































