Kasus Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Video Profil Desa: Nasib Amsal Christy Sitepu Menanti Vonis
Nama Amsal Christy Sitepu belakangan ini mencuat di jagat maya, menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Sosoknya yang dikenal sebagai videografer asal Sumatera Utara kini terseret dalam pusaran hukum terkait dugaan praktik mark up anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Kasus yang menjerat Amsal ini telah memasuki tahap persidangan, dan yang paling krusial, ia diketahui telah menjalani masa penahanan sambil menunggu proses hukum berlanjut.
Perjalanan kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menjadi sorotan khusus bagi para pegiat ekonomi kreatif. Mereka secara aktif memantau dan menyoroti posisi para penyedia jasa, seperti Amsal, dalam proyek-proyek yang melibatkan pemerintah. Di tengah ketidakpastian ini, sebuah agenda penting dalam perkara ini akan segera tiba. Pada tanggal 1 April 2026, Amsal dijadwalkan untuk menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Medan. Keputusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim nantinya akan menjadi penentu utama nasibnya dalam kasus yang kini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat luas.
Rincian Duduk Perkara Kasus Mark Up Anggaran
Kasus yang melibatkan Amsal Christy Sitepu ini bermula dari pengajuan proposal pembuatan video profil ke sejumlah kepala desa. Amsal, yang menjabat sebagai Direktur CV Promiseland, diduga telah menyusun proposal tersebut secara tidak benar, atau yang dikenal sebagai praktik mark up. Proposal ini sejatinya menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk proyek pembuatan video profil desa pada tahun anggaran 2020 hingga 2022.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Amsal Sitepu telah mengajukan proposal kepada 20 desa yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, dan Kecamatan Namanteran. Setiap desa yang mengajukan proposal tersebut dikenakan biaya pembuatan video sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per desa.
Namun, hasil analisis yang dilakukan oleh para ahli dan auditor dari Inspektorat Kabupaten Karo menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Berdasarkan perhitungan mereka, seharusnya biaya untuk pembuatan satu video profil desa hanya dihargai sebesar Rp 24.100.000,-. Perbedaan ini mencakup beberapa komponen penting dalam proses produksi video, seperti:
- Konsep dan Ide: Penilaian terhadap orisinalitas dan kualitas konsep yang diajukan.
- Peralatan Audio: Penggunaan clip on atau microphone yang memengaruhi kualitas suara.
- Proses Editing: Tahapan pemotongan, penyusunan, dan penyesuaian adegan video.
- Dubbing: Proses penambahan narasi atau suara latar yang relevan.
Perbedaan dalam perhitungan biaya inilah yang kemudian menjadi pokok permasalahan dalam kasus dugaan mark up anggaran yang menjerat Amsal Sitepu.

Komisi III DPR RI Turut Gelar RDPU Terkait Kasus Amsal Sitepu
Menanggapi tingginya perhatian publik dan dugaan adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus Amsal Christy Sitepu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin, 1 April 2026. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman, melalui keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 29 Maret 2026.
Habiburrokhman menjelaskan bahwa RDPU ini digelar sebagai respons atas banyaknya desakan dari masyarakat yang merasa bahwa kasus yang menimpa Amsal ini diwarnai oleh unsur ketidakadilan. Beliau menyoroti bahwa Amsal Sitepu, yang berprofesi sebagai videografer, dituduh melakukan mark up atas jasa pembuatan video promosi desa. Menurut pandangannya, pekerjaan di bidang videografi merupakan ranah pekerjaan kreatif yang sifatnya tidak memiliki standar harga yang baku dan kaku. Oleh karena itu, penilaian terhadap nilai sebuah karya kreatif seringkali bersifat subjektif.
Dalam konteks ini, Komisi III DPR RI memberikan penekanan penting kepada aparat penegak hukum. Mereka mengingatkan bahwa semangat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru adalah untuk menghadirkan keadilan yang substantif, bukan sekadar keadilan yang bersifat formalistik semata.
“Prioritas pemberantasan korupsi seharusnya adalah maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus kakap,” ujar Habiburrokhman, menekankan pentingnya fokus pada pengembalian aset negara yang signifikan.
Dalam perkara ini, Amsal Christy Sitepu sendiri dituntut hukuman pidana penjara selama dua tahun. Selain itu, ia juga dikenakan denda sebesar Rp 50 juta dan diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 202 juta. Amsal dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini menjadi refleksi penting bagi banyak pihak mengenai bagaimana proyek-proyek pemerintah yang melibatkan unsur kreatif dan jasa profesional dapat diukur dan diawasi secara adil, tanpa mencederai para pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Vonis yang akan dibacakan pada 1 April 2026 mendatang akan menjadi penanda akhir dari babak persidangan kasus ini, dan diharapkan dapat memberikan kejelasan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.















































