Peringatan dari Mantan Menteri Libya: Jangan Percaya Janji AS
Di tengah berlangsungnya negosiasi krusial antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, suara peringatan dari masa lalu menggema. Mantan Menteri Informasi Libya era Muammar Gaddafi, Moussa Ibrahim, memberikan peringatan keras kepada Iran agar tidak terjebak dalam janji-janji diplomatik Washington.
Ibrahim menegaskan bahwa kehancuran Libya menjadi bukti nyata risiko percaya pada komitmen negara Barat. “Libya dulu adalah negara yang sangat stabil dan kuat di Afrika. Namun, karena kami sempat percaya bisa menjalin hubungan baik dengan Barat, kami harus membayar harga yang sangat mahal,” ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama Russia Today.
Menurut Ibrahim, AS tidak berniat damai, melainkan hanya ingin mengontrol tingkat ketegangan demi keuntungan politik sepihak. Ia menyatakan bahwa meja perundingan digunakan sebagai alat tekan ekonomi dan politik baru bagi Iran. “Washington sengaja menciptakan kekacauan agar tak ada kekuatan regional yang kuat,” tambahnya.
Ibrahim memperingatkan Iran bahwa setiap lembar kesepakatan yang disodorkan AS mungkin mengandung jerat yang bisa melumpuhkan kemajuan negara di masa depan. Ia menilai bahwa kekacauan yang terkendali di Timur Tengah justru dianggap menguntungkan untuk memastikan tidak ada kekuatan regional yang tumbuh terlalu dominan.
Negosiasi Deadlock
Negosiasi antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) yang berlangsung 21 jam di Islamabad, Pakistan, berjalan buntu tanpa kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan tim negosiasinya meninggalkan Pakistan setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Iran. Vance menyebutkan kekurangan dalam perundingan tersebut dan mengatakan bahwa Iran telah memilih untuk tidak menerima persyaratan AS, termasuk untuk tidak membangun senjata nuklir.
“Kabar buruknya adalah kita belum mencapai kesepakatan dan saya pikir itu kabar buruk bagi Iran jauh lebih besar daripada kabar buruk bagi Amerika Serikat,” kata Vance dikutip dari Reuters, Minggu (12/4/2026) pagi. “Jadi kita kembali ke Amerika Serikat tanpa mencapai kesepakatan. Kita telah menjelaskan dengan sangat jelas apa batasan kita.”
Pembicaraan delegasi AS dengan Iran di Islamabad merupakan pertemuan langsung pertama AS-Iran dalam lebih dari satu dekade dan diskusi tingkat tertinggi sejak Revolusi Islam 1979. Hasilnya dapat menentukan nasib gencatan senjata dua minggu AS dengan Iran. Termasuk pembicaraan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz, titik rawan bagi sekitar 20 persen pasokan energi global yang telah diblokir Iran sejak perang 28 Februari 2026 lalu.
Pembicaraan Berlanjut
Media Iran Tasnim News melaporkan pertemuan maraton antara negosiator Iran dan AS telah berakhir setelah 15 jam dan pembicaraan akan dilanjutkan hari ini. Para pejabat Iran memulai pembicaraan pada pukul 13:00 waktu setempat pada hari Sabtu di Hotel Serena di Islamabad, Pakistan, pertama-tama dengan para pejabat Pakistan dan kemudian dengan delegasi Amerika.
Perundingan maraton tersebut berlanjut hingga pukul 03.40 waktu setempat pada hari Minggu. Pembicaraan dijadwalkan akan berlanjut selama beberapa jam lagi pada hari Minggu. Reporter Tasnim News yang dikirim ke Islamabad melaporkan bahwa “mengingat tuntutan yang tidak masuk akal dari pihak Amerika dan desakan delegasi Iran untuk menjaga kepentingan nasional, dengan usulan dari pihak Pakistan dan penerimaan dari kedua belah pihak, pembicaraan akan dilanjutkan untuk putaran berikutnya pada hari Minggu.”
Isu Nuklir Jadi Biang Kerok
Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), JD Vance, menyatakan bahwa perundingan dengan Iran, pada Minggu (12/4/2026) gagal mencapai kesepakatan. Namun demikian, JD Vance menegaskan bahwa pihaknya masih akan mengajukan “tawaran terakhir dan terbaik” sebelum meninggalkan lokasi pembicaraan di Pakistan.
Vance menjelaskan bahwa akar utama perselisihan berpusat pada masalah fasilitas nuklir milik Iran. Iran bersikeras tidak sedang berupaya memproduksi bom atom, sementara AS dan Israel telah membombardir sejumlah situs sensitif Iran, baik dalam perang yang meletus pada 28 Februari lalu maupun sepanjang tahun 2025.
“Fakta sederhananya adalah kita perlu melihat komitmen afirmatif bahwa mereka tidak akan mencari senjata nuklir dan mereka tidak akan mencari alat yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat mencapai senjata nuklir,” tegas Wapres AS tersebut.















































