Audit Restitusi Pajak Dilakukan untuk Memastikan Kepatuhan dan Keberlanjutan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pihaknya sedang melakukan audit terhadap mekanisme restitusi atau pengembalian lebih bayar pajak yang dilakukan sepanjang tahun 2020 hingga 2025. Audit ini melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pajak.
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada Senin (6/4/2026), Purbaya menyampaikan dugaan adanya kebocoran dalam sistem restitusi, khususnya setelah data menunjukkan bahwa jumlah restitusi yang diberikan pada 2025 mencapai Rp361 triliun. Hal ini menjadi perhatian serius karena dikhawatirkan ada potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam mekanisme pengembalian pajak tersebut.
Purbaya menjelaskan bahwa audit akan dilakukan secara internal oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan eksternal melalui BPKP. Fokus utama audit adalah pada wajib pajak (WP) yang bergerak di sektor sumber daya alam (SDA). Proses audit ini akan mencakup periode dari 2020 hingga 2025, dengan fokus khusus pada tahun 2025 secara internal dan seluruh periode secara eksternal.
“Kami ingin memastikan di mana kebocoran itu terjadi, karena saya mendengar dari luar bahwa ada kebocoran yang cukup besar,” ujar Purbaya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Tujuan Audit: Menjaga Hak Wajib Pajak dan Mencegah Penyalahgunaan
Purbaya menegaskan bahwa tindakan memperketat pengawasan restitusi bukanlah untuk menghalangi hak wajib pajak. Namun, tujuannya adalah memastikan bahwa restitusi hanya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Salah satu contoh yang disebutkan adalah industri batu bara. Dengan adanya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, batu bara dinyatakan sebagai barang kena pajak (BKP), sehingga WP atau pengusaha kena pajak (PKP) batu bara berhak mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat jika pajak masukan lebih besar dari pajak pengeluaran.
“PPN-nya saya ‘subsidi’ Rp25 triliun. Gimana hitungannya? Dengan restitusi ya, saya mengeluarkan Rp25 triliun dibandingkan income untuk PPN. Itu kan udah enggak benar. Katanya hitungannya ini, ini, filosofinya kan enggak gitu. Kalau PPN kan kalau lebih dibalikin, kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis,” jelasnya.
Tindakan Tegas untuk Pihak yang Terlibat dalam Penyalahgunaan
Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu berjanji akan memberikan tindakan tegas apabila ada pihak yang diduga terlibat dalam kongkalikong dalam manajemen restitusi. Jika terbukti, pihak-pihak tersebut bisa diganjar hukuman pidana.
“Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal,” tambahnya.
Dampak Tingginya Restitusi terhadap Penerimaan Pajak
Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengembalikan lebih bayar pajak ke wajib pajak pada tahun lalu mencapai Rp361 triliun. Pada akhir Desember 2025 lalu, penerimaan pajak neto hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN yakni Rp2.189,3 triliun.
Tingginya restitusi turut menyebabkan penerimaan pajak tertekan sepanjang 2025. Akibat tidak mencapai target, shortfall mencapai Rp271,7 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mekanisme restitusi perlu diperbaiki agar tidak mengganggu realisasi penerimaan pajak negara.
Langkah-Langkah yang Akan Diambil
Beberapa langkah akan diambil oleh Kemenkeu untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem restitusi pajak:
- Peningkatan pengawasan: Melalui audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.
- Peningkatan transparansi: Memberikan informasi yang lebih jelas kepada wajib pajak mengenai prosedur restitusi.
- Penegakan hukum: Memberikan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaan restitusi.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memastikan bahwa restitusi pajak berjalan secara adil dan efisien, serta tidak mengganggu realisasi penerimaan pajak negara.















































