Masalah Birokrasi Perizinan yang Menghambat Nelayan
Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) menyoroti tantangan yang dihadapi para nelayan akibat sistem perizinan yang rumit dan tidak transparan. Mereka mengingatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera menyederhanakan proses pengurusan izin agar lebih mudah diakses oleh nelayan.
Sekretaris Jenderal KuALA, Gemal Bakri, menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah menciptakan sistem yang berlapis dan tidak berpihak pada nelayan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dinilai gagal dalam melindungi kepentingan nelayan.
“Ironisnya, sistem tersebut justru memaksa nelayan berhadapan dengan rantai birokrasi yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, dan Syahbandar, hanya untuk dapat melaut secara ‘legal’. Ini bukan reformasi sistem, ini adalah beban baru,” ujar Bakri dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).
Pemerintah Dinilai Abai dan Lalai
KuALA menilai pemerintah abai dan lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap nelayan. Salah satu indikasinya adalah kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan kepada nelayan.
“Kami menilai, pemerintah abai dan lalai. Sosialisasi tidak berjalan, pendampingan tidak tersedia, dan kewajiban negara untuk melindungi serta memberdayakan nelayan diabaikan. Kebijakan dipaksakan tanpa adanya mekanisme transisi yang adil. Negara membuat aturan, tetapi membiarkan nelayan berjuang sendiri di tengah terjadinya kontestasi ruang tangkap dengan industri perikanan besar,” ujar Bakri.
Praktik Percaloan Menjadi Tumbuh Subur

Menurut Bakri, situasi ini memicu tumbuhnya praktik percaloan yang semakin marak. Hal ini terjadi karena nelayan harus membayar biaya tambahan untuk bisa bekerja secara legal.
“Kami menegaskan, situasi ini merupakan bentuk kegagalan tata kelola perikanan. Terdapat kontradiksi nyata antara semangat perlindungan nelayan dan praktik kebijakan di lapangan,” kata Bakri.
KuALA Sampaikan Sejumlah Tuntutan

Oleh karena itu, KuALA menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:
- Hentikan segera praktik perizinan berlapis yang tidak efisien dan membebani nelayan kecil.
- Sederhanakan sistem perizinan menjadi satu pintu yang transparan, cepat, dan terjangkau.
- Hapus ruang percaloan dan tindak tegas praktik pungutan liar dalam pengurusan izin.
- Lakukan sosialisasi dan pendampingan menyeluruh kepada nelayan sebelum menerapkan kebijakan.
- Kebijakan perikanan di Aceh wajib mengedepankan keberpihakan kepada nelayan.
Dengan tuntutan-tuntutan ini, KuALA berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan dan memberikan perlindungan yang layak bagi nelayan. Mereka juga menuntut adanya kebijakan yang lebih adil dan transparan agar nelayan dapat beraktivitas tanpa menghadapi hambatan yang tidak perlu.















































