JAKARTA – Sebuah video yang menunjukkan mobil dinas diduga milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dihentikan oleh aparat kepolisian di kawasan Puncak, Bogor, viral di media sosial. Kejadian ini terjadi karena pengemudi mobil mengganti pelat nomor yang seharusnya berwarna merah menjadi berwarna putih.
Dalam video tersebut, seorang anggota kepolisian memberhentikan sebuah mobil Suzuki XL7 dengan pelat nomor B 1732 PQG berwarna putih di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Polisi kemudian bertanya kepada pengemudi tentang warna asli pelat nomor mobil itu. Pengemudi menyatakan bahwa warna asli pelat mobil yang dikendarainya adalah merah.
“Pelatnya harusnya pelat merah diganti sama yang putih, biar seolah-olah mobil pribadi. (Milik) Pemprov DKI Jakarta,” ujar anggota polisi dalam video tersebut.
Petugas meminta pengemudi untuk mengganti pelat mobil sesuai aslinya. Saat itu, salah satu orang dari dalam mobil menyebutkan bahwa mereka baru saja mengikuti kegiatan kantor. Namun, anggota polisi menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi alasan untuk mengganti pelat nomor.
“Masalah Bapak itu kenapa diganti pelat merah? Biar apa, Pak?” tanya anggota polisi sambil meminta penjelasan.
Orang tersebut kembali menjelaskan bahwa perubahan pelat dilakukan agar mobil tidak mencolok. Namun, anggota polisi menekankan bahwa mobil tersebut milik Pemprov DKI yang semestinya menggunakan pelat berwarna merah.
Setelah mengganti pelat, anggota polisi meminta pelat berwarna putih kepada pengemudi untuk dibawa. Pengemudi juga diingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun, anggota tersebut tidak memberikan sanksi tilang kepada pengemudi.
Penelusuran dan Tanggapan Pemprov DKI
Pemprov DKI langsung melakukan penelusuran terkait dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pegawai untuk kepentingan di luar kedinasan. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan penggunaan kendaraan dinas yang berlaku.
Kepala BPAD DKI, Faisal Syafruddin, mengatakan bahwa telah dilakukan penelusuran internal dan pihak terkait telah diidentifikasi. BPAD DKI juga berkoordinasi dengan Inspektorat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami tegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Tindakan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar kedinasan tidak dibenarkan,” kata Faisal melalui keterangan pers.
Dia menjelaskan bahwa kejadian ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam penggunaan aset daerah. Faisal juga menekankan agar seluruh pegawai makin disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan kendaraan dinas maupun aset daerah lainnya.
Atas nama Pemprov DKI, Faisal menyampaikan permohonan maaf atas munculnya masalah tersebut. “Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Atensi dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ucap Faisal.















































