Kekayaan Intelektual di Era Kecerdasan Buatan: Komitmen Pemerintah RI
Bali, Kuta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menghadapi era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Di forum AWGIPC ke-78 yang berlangsung di Hotel Padma, Kuta, Bali, Direktur Jenderal KI Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa regulasi khusus sedang disiapkan guna menjaga batasan antara hasil karya mesin dan kreativitas manusia. Menurutnya, intervensi manusia adalah syarat mutlak dalam perlindungan hak cipta. Pemerintah ingin memastikan bahwa meski teknologi berkembang pesat, perlindungan hukum tetap berpihak pada pencipta manusia.
Forum ini menjadi momentum bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menyelaraskan langkah dalam menghadapi tantangan disrupsi digital di sektor kreatif. Negara-negara ASEAN sepakat memperkuat perlindungan kekayaan intelektual melalui harmonisasi kebijakan dan pertukaran data lintas negara. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial untuk mendongkrak indeks inovasi negara-negara ASEAN yang saat ini masih tertahan di peringkat 30 hingga 50 dunia.
Tantangan Royalti Musik Digital
Forum ini juga menyoroti ketidakadilan royalti musik digital dalam pertemuan HKI negara-negara ASEAN. Indonesia secara resmi mendorong terciptanya sistem distribusi yang lebih transparan bagi para kreator lokal. Menurut Hermansyah Siregar, disparitas pendapatan antara kreator lokal dan global masih sangat lebar meski secara popularitas cukup seimbang.
Selain royalti, harmonisasi data antarnegara ASEAN diharapkan mampu mempercepat proteksi terhadap inovasi dan kearifan lokal. Hermansyah juga mengingatkan masyarakat, khususnya di Bali, untuk mematenkan karya kreatif mereka sebagai benteng pertahanan dari klaim asing.
Inisiatif ASPEC+ untuk Peningkatan Kualitas Layanan Paten
Forum AWGIPC ke-78 juga meluncurkan inisiatif ASEAN Patent Examination Co-operation Plus (ASPEC+). Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan paten melalui penyelarasan laporan dan kepastian waktu proses di kawasan ASEAN.
Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI Kemenkum RI Yasmon mengatakan Forum AWGIPC sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat koordinasi regional di bidang kekayaan intelektual (KI). Menurut Yasmon, pertemuan ini tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi juga berfungsi sebagai ajang evaluasi rencana aksi kawasan dan penguatan kerja sama teknis dengan mitra internasional.
“Forum ini menjadi wadah bagi negara anggota untuk mengevaluasi rencana aksi regional, menyelaraskan standar administrasi, dan memperkuat kerja sama teknis dengan mitra internasional,” tutur Yasmon.















































