AYOOBATAM.COM – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan upaya pemberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural ke Malaysia melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga menetapkan satu orang tersangka berinisial B yang diduga berperan sebagai pengurus keberangkatan para CPMI.
Pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pelanggaran ketentuan perlindungan pekerja migran Indonesia itu berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada 8 Juni 2026 terkait adanya dugaan pengiriman pekerja migran secara ilegal melalui Batam.
Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan dan menemukan dua CPMI berinisial I dan A yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa proses pengurusan keberangkatan kedua CPMI tersebut diduga dilakukan oleh tersangka B yang berperan sebagai penghubung atau pengurus di wilayah Batam.
Penyidik kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan tersangka B di kawasan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre. Selanjutnya, tersangka bersama kedua CPMI dan sejumlah barang bukti dibawa ke Kantor Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon genggam milik tersangka, dua paspor milik CPMI, satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam, serta boarding pass kapal ferry tujuan Malaysia yang diduga berkaitan dengan proses keberangkatan para CPMI.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol. Ronni Bonic melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang maupun pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.
“Polda Kepri akan terus melakukan langkah penegakan hukum secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik perdagangan orang maupun pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural,” ujar Nona Pricillia, Senin (22/6/2026).
Atas perbuatannya, tersangka B dijerat dengan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 juncto Pasal 69 atau Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan sejumlah saksi guna mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan perekrutan maupun pemberangkatan CPMI secara nonprosedural.
Polda Kepri juga mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan jalur resmi dalam proses bekerja ke luar negeri dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak melalui mekanisme resmi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi, penipuan, maupun tindak pidana perdagangan orang.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui layanan Kepolisian 110 atau kantor polisi terdekat. Layanan tersebut tersedia selama 24 jam untuk menerima laporan dan pengaduan masyarakat.















































