AYOOBATAM.COM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat menindaklanjuti masukan Komisi VI DPR RI terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam. Hanya sehari setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta pada 17 Juni 2026, BP Batam langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk meninjau 11 titik rawan banjir di berbagai wilayah Batam.
Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, didampingi Direktur Pembangunan Infrastruktur BP Batam, Wulung Wardhana, beserta jajaran teknis terkait.
Dalam upaya menyelaraskan langkah penanganan, BP Batam turut melibatkan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat dari wilayah yang menjadi lokasi peninjauan.
Sebelas titik yang disisir mencakup sejumlah kawasan strategis, di antaranya Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga kawasan depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap mengalami genangan saat hujan deras.
Langkah cepat tersebut merupakan tindak lanjut atas sorotan Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam RDP sehari sebelumnya. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas drainase seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Batam.
Menurut Sturman, pembangunan yang terus berkembang harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun aktivitas ekonomi.
Mouris Limanto menjelaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan sangat penting untuk mengidentifikasi akar persoalan secara akurat sebelum menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, gerak cepat BP Batam ini merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
Menurutnya, kedua pimpinan BP Batam tersebut selalu menekankan bahwa setiap aspirasi masyarakat maupun masukan dari legislatif harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.
Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, BP Batam mulai menyusun skema penanganan untuk masing-masing titik yang menjadi perhatian. Rencana tersebut meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga penguatan kolaborasi teknis lintas sektor.
Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan banjir dan mewujudkan sistem infrastruktur perkotaan yang lebih andal, adaptif, serta berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan Batam sebagai kawasan investasi dan industri nasional.















































