Kadin Jawa Barat Siap Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin oleh Almer Faiq Rusydi, menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan setelah mendapatkan legitimasi hukum yang sah dari pengurus pusat.
Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov). Tujuan dari rapat ini adalah untuk menyusun program kerja yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya rapat ini, Kadin Jawa Barat berharap dapat memberikan arahan yang jelas dan efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha di wilayah tersebut.
Legalitas yang Sudah Ditetapkan
Kepengurusan Kadin Jawa Barat periode 2025–2030 telah resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) Nomor: SKEP/220/DP/XI/2025. Dokumen ini dikeluarkan oleh Kadin Indonesia dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, pada tanggal 25 November 2025.
Dengan adanya SK ini, Kadin Jawa Barat memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten (Mukab) dan Musyawarah Kota (Mukota) di 17 wilayah yang sedang menghadapi masa transisi kepemimpinan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa peralihan kepemimpinan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kesuksesan dalam Proses Suksesi
Hingga saat ini, Kadin Jawa Barat telah berhasil mengawal pelaksanaan suksesi di tiga wilayah, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Karawang. Terbaru, pada 15 April 2026, Mukab Kabupaten Karawang yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Karawang berhasil menetapkan Saudara Rafiudin sebagai Ketua secara aklamasi setelah tercapainya kesepakatan mufakat antara para calon.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Kadin Jawa Barat, Akhmad Hidayatullah, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukurnya atas kepastian hukum yang kini dimiliki organisasi. Ia menekankan bahwa legalitas ini menjadi dasar kuat untuk menjaga marwah organisasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami telah sah secara konstitusi dan legitimate untuk menjalankan roda organisasi ke depan. Oleh karena itu, kami memberikan peringatan tegas: bagi pihak manapun yang menggunakan nama, logo, serta melakukan aktivitas mengatasnamakan Kadin Jawa Barat tanpa izin resmi dari kami, maka akan kami tindak lanjuti secara hukum,” tegas Akhmad Hidayatullah.
Komitmen Kadin Jawa Barat
Melalui penyelenggaraan Rapimprov mendatang, Kadin Jawa Barat berkomitmen menjadi motor penggerak dunia usaha yang profesional dan transparan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang unggul.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kadin Jawa Barat akan segera melakukan sosialisasi masif terkait SK legalitas ini kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat provinsi maupun pemerintahan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Jawa Barat. Dengan demikian, semua pihak akan memahami peran dan tanggung jawab Kadin dalam pembangunan ekonomi daerah.















































