JAKARTA – Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji non subsidi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk wilayah Jawa – Bali, harga LPG 12 kilogram (kg) pada 18 April 2026 dibanderol dengan harga Rp 228.000, sedangkan LPG 5,5 kg dijual seharga Rp 107.000.
Sebagai perbandingan, sebelumnya harga LPG 12 kg di Jawa – Bali berada di kisaran Rp 192.000, sementara LPG 5,5 kg dijual sebesar Rp 90.000. Dengan demikian, harga LPG 12 kg melonjak sebesar Rp 36.000, dan harga LPG 5,5 kg naik sebesar Rp 17.000.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menjelaskan bahwa penyesuaian harga LPG non subsidi, yaitu Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg, dilakukan sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Selain itu, penyesuaian ini juga mempertimbangkan dinamika harga energi global.
Baron menegaskan bahwa Pertamina tetap menjaga harga LPG subsidi 3 kg untuk menjaga daya beli masyarakat dan kebutuhan kelompok yang kurang mampu. Ia juga menekankan komitmen Pertamina dalam menjaga ketersediaan produk LPG.
“Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan dan distribusi LPG agar tetap aman dan lancar di seluruh wilayah. Pertamina juga berkomitmen menyalurkan LPG 3 Kg sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah,” ujar Baron.
Lonjakan harga LPG non subsidi ini memicu kekhawatiran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyatakan bahwa kenaikan harga LPG non subsidi menambah biaya operasional bagi pelaku UMKM, terutama usaha kuliner atau restoran.
“Lonjakan harga LPG ini terjadi bersamaan dengan kenaikan harga BBM non subsidi serta harga bahan dan barang penopang usaha lainnya. LPG ini bisa dianggap sebagai material pokok. Pengguna LPG non subsidi, terutama usaha-usaha restoran, pasti akan terdampak,” kata Edy.
Edy menegaskan bahwa lonjakan harga energi dan barang penunjang usaha ini kemungkinan akan diteruskan menjadi kenaikan harga produk. Namun, sebagian pelaku usaha memilih untuk memangkas margin laba agar dapat menjaga tingkat penjualan di tengah tekanan daya beli masyarakat.
“Kalau harga produk naik sekian persen, permintaan akan menurun, omzet juga turun. Untuk mengurangi dampaknya, alternatifnya adalah mengurangi profit, dengan harapan bisa menjaga kuantitas penjualannya,” jelas Edy.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyoroti bahwa lonjakan harga LPG 5,5 kg dan 12 kg cukup berat bagi konsumen rumah tangga dan UMKM kuliner. Niti mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan dan distribusi LPG 3 kg agar mencegah potensi migrasi konsumsi ke produk bersubsidi.
“YLKI menekankan pemerintah untuk menjamin stok produk saat harga naik serta pengawasan distribusi BBM dan LPG subsidi. Harus ada mekanisme distribusi yang lebih ketat untuk LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran pada target rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro,” tegas Niti.
Dalam hal ketersediaan pasokan, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan bahwa ketersediaan LPG masih dalam posisi aman, dengan stok mencapai 10,88 hari. Ia menilai kebijakan kenaikan harga LPG non subsidi sebagai langkah yang wajar untuk menyesuaikan dinamika harga di tingkat global.
“Harga elpiji non-subsidi sudah mencerminkan harga keekonomian. Yang harus diwaspadai adalah migrasi pengguna elpiji non subsidi ke tabung 3 kg,” tegas Kholid.
Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno meyakinkan bahwa ketersediaan LPG nasional terjaga karena mayoritas impor berasal dari Amerika Serikat (AS) yang tidak terganggu oleh kendala di jalur Selat Hormuz. Pemerintah juga telah mencari alternatif pasokan dari negara lain untuk menggantikan pasokan yang terkendala dari Timur Tengah.
Eddy menyarankan agar pemerintah dan masyarakat mengurangi ketergantungan penggunaan LPG, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu caranya adalah dengan elektrifikasi atau penggunaan kompor listrik induksi.
“Kita perlu memikirkan kembali pemanfaatan kompor listrik. Bisa menjadi alternatif, elektifikasi cara masak untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dan mengurangi emisi karbon,” ujar Eddy.
Di sisi lain, Eddy menegaskan bahwa Parlemen masih memegang komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi. “Di atas itu (non subsidi), yang memang menjadi konsumsi dari masyarakat yang lebih mampu, tentu harus menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian dan kondisi harga di pasaran dunia yang melonjak,” katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga harga LPG subsidi. Sedangkan untuk harga LPG non subsidi akan menyesuaikan harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya hanya bisa menjamin harga subsidi. Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat. Tetapi prioritasnya itu kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan LPG Indonesia sekitar 8,6 juta ton dalam setahun, dan akan naik menjadi sekitar 10 juta ton seiring dengan bertambahnya kebutuhan dari industri. Sedangkan total fasilitas di dalam negeri hanya mampu memproduksi LPG sekitar 1,6 juta ton.
Dus, pemerintah pun mencari pasokan dari berbagai negara untuk mengamankan impor LPG. Salah satunya adalah Rusia. “Nah InsyaAllah Rusia, kalau untuk LPG dalam taraf finalisasi. Kita doakan bisa cepat selesai, karena memang di hampir semua dunia membutuhkan LPG,” kata Bahlil.
Dia belum merinci soal target finalisasi kesepakatan impor LPG, begitu pun terkait jumlah pasokan yang akan diimpor dari Rusia. Yang pasti, pasokan dari Rusia ini tidak akan mengurangi impor yang berasal dari AS karena Indonesia perlu mengamankan ketersediaan LPG seiring bertambahnya kebutuhan di dalam negeri.
“Kami di Kementerian ESDM dan semua pemangku kepentingan selalu melakukan konsolidasi untuk mencari alternatif terbaik. Sekarang posisi LPG kita di atas standar minimum nasional, jadi InsyaAllah clear,” tandas Bahlil.















































