AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota Batam kembali melakukan penertiban terhadap reklame ilegal yang berdiri tidak sesuai aturan.
Sebanyak 30 unit reklame terdiri dari 9 billboard berukuran besar dan 21 reklame kecil atau non-billboard, berhasil dibongkar dalam operasi gabungan yang digelar Rabu pagi (11/6/2025).
Penertiban dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., selaku Ketua Tim Task Force Penertiban Reklame.
Ia turut memantau proses pembongkaran di beberapa titik strategis, mulai dari Bundaran Madani hingga kawasan Edukits Pollux dan Simpang Kepri Mall.
“Ini merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkait banyaknya titik reklame yang tidak sesuai dengan masterplan BP Batam, tidak memiliki izin sewa lahan, dan belum membayar pajak,” ujar Jefridin.
Operasi ini melibatkan tim gabungan dari Satpol PP, DPM PTSP, dan Bapenda Kota Batam.
Penataan reklame ini tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga menjaga estetika dan wajah kota Batam agar lebih tertib dan menarik.
Pemerintah Kota Batam sebelumnya telah memberikan surat peringatan kepada para pemilik reklame ilegal.
Bahkan, sejumlah bangunan billboard telah disegel dan ditempeli stiker perintah pembongkaran.
“Kami imbau pengusaha untuk membongkar sendiri reklame yang melanggar. Jika sampai 30 Juni 2025 tidak juga dibongkar, maka pemerintah akan melakukan pembongkaran paksa. Bangunan tersebut nantinya akan menjadi aset milik pemerintah,” tegas Jefridin.
Selama proses penertiban berlangsung, tim turut didampingi oleh Kejaksaan Negeri Batam melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Atas nama Pemerintah Kota Batam, Jefridin menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejari Batam dalam kegiatan ini.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Batam yang telah berperan aktif mendukung penegakan aturan dan penataan reklame di kota ini,” tutupnya.















































