AYOOBATAM.COM – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengungkap kasus dugaan penipuan bermodus janji kelulusan seleksi Bintara Polri tahun 2024.
Seorang oknum anggota Polri berinisial GP (49) diduga terlibat dalam praktik ini, setelah menerima uang ratusan juta rupiah dari seorang warga Batam.
Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri saat ini tengah mendalami laporan dari Brijen Royjen Siburian (45), warga Sagulung, Kota Batam.
Ia melaporkan GP karena merasa dirugikan setelah dijanjikan anaknya, Marriot Syahputra, akan diluluskan dalam seleksi Bintara Polri.
Untuk mewujudkan janji tersebut, korban menyerahkan uang sebesar Rp280 juta secara bertahap, baik melalui transfer maupun tunai.
Modus ini terungkap setelah korban diperkenalkan kepada GP oleh seorang pemilik warung kopi bernama Indo Tambun, di kawasan Barelang.
Dalam pertemuan itu, GP mengaku memiliki akses untuk meluluskan calon peserta seleksi. Uang diserahkan sejak 27 November 2023 hingga 17 Mei 2024, namun janji kelulusan tak kunjung terealisasi. Bahkan sejak akhir September 2024, GP tak lagi bisa dihubungi.
Direktur Reskrimum Polda Kepri telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk satu unit ponsel, bundel rekening koran bank atas nama GP, serta dokumen nomor ujian atas nama Marriot Syahputra.
Dari hasil penyidikan, terungkap pula bahwa GP sempat menerima dana serupa dari tiga korban lainnya, namun uang tersebut telah dikembalikan oleh tersangka.
Kepala Bidang Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa proses hukum terhadap GP akan ditegakkan secara profesional dan transparan.
“Kami tidak memberi ruang sedikit pun bagi anggota yang mencoreng institusi Polri. Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., turut menegaskan bahwa institusinya berkomitmen menjaga integritas proses rekrutmen Polri.
Ia menolak tegas segala bentuk praktik KKN dan menjamin bahwa seleksi anggota dilakukan secara bersih dan transparan.
“Kami menjunjung tinggi nilai integritas. Rekrutmen Polri tidak dipungut biaya apa pun. Jika ada yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang, itu jelas penipuan,” tambah Kabidhumas.
GP kini disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan ancaman maksimal empat tahun penjara. Penyelidikan terus dilakukan guna mengungkap kemungkinan korban lainnya.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada janji kelulusan yang ditawarkan oknum tidak bertanggung jawab.
Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat memanfaatkan Call Center 110 atau aplikasi Super Apps Polri sebagai saluran layanan resmi dan terintegrasi.















































