AYOOBATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Batam pada Rabu (21/10/2026). Rapat yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB tersebut baru terlaksana sekitar pukul 11.00 WIB lewat, atau molor lebih dari satu jam.
Kamaluddin menjelaskan, keterlambatan terjadi karena sejumlah faktor, di antaranya menunggu terpenuhinya kuorum anggota DPRD yang sebagian masih mengikuti agenda rapat lainnya. Selain itu, penyesuaian waktu juga diperlukan untuk menunggu kehadiran Wali Kota Batam.
Menurut Kamaluddin, kehadiran kepala daerah diperlukan untuk menandatangani berita acara pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang menjadi salah satu agenda penting dalam rapat paripurna tersebut.
“Selain itu menunggu kehadiran Wali Kota karena beliau memiliki agenda kegiatan. Sementara untuk penandatanganan berita acara pengesahan Ranperda itu memang harus kepala daerah. Jadi, tidak bisa diwakilkan,” kata Kamaluddin.
Ia menjelaskan, Wali Kota Batam sebelumnya telah mewakilkan kehadirannya kepada Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah. Namun, penandatanganan berita acara pengesahan Ranperda tersebut harus dilakukan oleh kepala daerah bersama pimpinan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat paripurna itu mengagendakan dua pembahasan utama. Pertama, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam terkait penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam Tahun 2027.
Kedua, laporan Panitia Khusus (Pansus) mengenai pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus pengambilan keputusan.
Kamaluddin mengakui padatnya agenda Wali Kota Batam dan anggota DPRD menjadi tantangan dalam menyelaraskan jadwal kegiatan. Para anggota dewan juga memiliki agenda yang berlangsung bersamaan, termasuk rapat Pansus dan Badan Anggaran (Banggar).
“Kita maklumi padatnya jadwal Pak Wali, dan rekan-rekan anggota DPRD juga memiliki jadwal sangat padat, baik di Pansus maupun Banggar,” tegasnya.
Meski demikian, Kamaluddin menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi terkait penjadwalan kegiatan perlu diperbaiki. Ia berharap, koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan seluruh anggota DPRD dapat meminimalkan keterlambatan serupa pada agenda mendatang.
Permohonan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas molornya pelaksanaan rapat. Ke depan, DPRD Kota Batam diharapkan dapat menyelenggarakan rapat paripurna secara lebih tertib dan tepat waktu, dengan tetap memperhatikan kuorum serta ketentuan administratif dalam pengambilan keputusan.















































