AYOOBATAM.COM – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menerima langsung aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (16/7/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan pelayanan publik dan pembangunan di Kota Batam, mulai dari krisis air bersih, pengelolaan sampah, pelayanan administrasi kependudukan, hingga tata kelola lahan.
Sebelum mendatangi Gedung DPRD, massa aksi terlebih dahulu menggelar orasi di depan Kantor Wali Kota Batam, kemudian melanjutkan penyampaian aspirasi di halaman DPRD dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat belum mendapat penanganan optimal. Mereka menyoroti masih banyaknya sampah yang tidak terangkut meski telah berulang kali disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi pelayanan administrasi kependudukan, khususnya proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dinilai masih menyulitkan sebagian warga, termasuk mereka yang telah lahir dan besar di Batam.
Aksi tersebut turut membawa sejumlah spanduk bertuliskan berbagai pesan, di antaranya “Selamatkan Batam, Selamatkan Masa Depan Rakyat”, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi pelayanan publik dan tata kelola pembangunan.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Batam mengundang perwakilan mahasiswa berdialog di Ruang Rapat Serbaguna DPRD. Dalam dialog yang berlangsung terbuka, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNRIKA menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.
Kelima tuntutan tersebut meliputi percepatan penanganan krisis air bersih, penghentian perusakan kawasan hutan dan daerah resapan air, penghentian aktivitas cut and fill di kawasan tangkapan air, pelaksanaan audit menyeluruh terhadap izin alokasi lahan yang dinilai merugikan masyarakat, serta penegakan hukum dan penerapan kebijakan yang transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum UNRIKA, Anwar Gultom, juga mempertanyakan penyebab menurunnya debit air Waduk Duriangkang. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka apakah kondisi tersebut murni dipengaruhi musim kemarau atau berkaitan dengan berkurangnya kawasan hutan resapan akibat pembukaan lahan.
Mahasiswa turut meminta pemerintah lebih serius menangani persoalan pengelolaan sampah dan berbagai persoalan masyarakat tanpa harus menunggu momentum politik.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan kritik secara santun dan konstruktif. Ia menegaskan, seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan kritik, aspirasi, dan masukan. Seluruh persoalan ini akan kami tindak lanjuti dan menjadi pembahasan bersama seluruh anggota DPRD, termasuk dengan memanggil pihak-pihak terkait,” ujar Kamaluddin.
Ia menambahkan, DPRD akan segera mengagendakan rapat bersama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam guna membahas persoalan air bersih, pengelolaan sampah, tata kelola lahan, serta berbagai isu strategis lainnya yang menjadi perhatian masyarakat.
Di akhir pertemuan, perwakilan mahasiswa menyerahkan dokumen berisi tuntutan dan aspirasi secara tertulis kepada Ketua DPRD Kota Batam sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.















































