Kendala Aplikasi Coretax: Desain Rumit dan Sabotase Internal yang Menghambat Wajib Pajak
Aplikasi perpajakan Coretax, yang seharusnya mempermudah proses pelaporan pajak bagi masyarakat, justru menuai keluhan akibat berbagai kendala yang dihadapi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, angkat bicara mengenai penyebab lambatnya aplikasi ini, mengungkapkan adanya masalah teknis yang kompleks hingga dugaan sabotase internal yang merugikan administrasi perpajakan dan wajib pajak.
Menurut Purbaya, keluhan mengenai aplikasi yang “muter-muter” atau lambat kembali muncul setelah sebelumnya masalah tersebut diklaim telah teratasi. Penelusuran lebih lanjut mengungkap adanya praktik tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum di internal kementerian. “Rupanya di tempat kita ada yang nakal,” ungkap Purbaya. Ia menjelaskan bahwa ada pegawai yang bekerja sama dengan vendor lama yang sebelumnya telah diberhentikan karena performa layanan yang buruk dan lambat.
“Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena lelet service-nya, dimasukkan lagi diam-diam,” kata Purbaya, menunjukkan adanya upaya tersembunyi untuk kembali menggunakan jasa vendor yang tidak kompeten. Kondisi ini menyebabkan Coretax kembali mengalami penurunan kinerja, padahal perbaikan telah dilakukan sebelumnya.
Praktik semacam ini, menurut Purbaya, jelas sangat merugikan. Tidak hanya merusak jalannya administrasi perpajakan yang seharusnya efisien, tetapi juga menyulitkan wajib pajak yang mengandalkan aplikasi ini untuk memenuhi kewajiban mereka. “Nih Sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasukin. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukin vendor itu. Kita akan tindak,” tegas Purbaya. Ia berjanji akan segera melakukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi oknum yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi tegas. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan Coretax pada kinerja optimalnya dan memastikan keamanan serta kemudahan akses bagi publik.
Desain Coretax yang Rumit: Menjauh dari Prinsip Kemudahan Akses
Selain masalah teknis dan sabotase, Purbaya juga menyoroti desain antarmuka (interface) aplikasi Coretax yang dianggap “agak aneh”. Ia berpendapat bahwa desain yang seharusnya dibuat sesimpel mungkin agar mudah diakses oleh masyarakat luas, justru dibuat menjadi rumit.
“Coretax itu desainnya agak aneh. Harusnya kan ketika baru kan, dibuat, langsung interface dengan masyarakat biar gampang kan. Rupanya dibuat agak rumit, supaya di tengahnya ada aplikasi interface. Ini ada yang menjual ke perusahaan-perusahaan besar,” tuturnya.
Purbaya menduga bahwa kerumitan desain ini sengaja diciptakan untuk membuka celah bagi pihak lain, khususnya perusahaan-perusahaan besar, untuk menawarkan solusi atau layanan tambahan. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal Coretax sebagai aplikasi yang dirancang untuk mempermudah semua lapisan wajib pajak, bukan hanya entitas bisnis besar.
Menurutnya, kerumitan dalam tampilan Coretax ini juga menjadi salah satu penyebab utama keluhan masyarakat. Pengguna seringkali kesulitan dalam navigasi dan menemukan fitur yang dibutuhkan, yang berujung pada frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan digital.
Langkah Perbaikan Bertahap untuk Optimalisasi Coretax
Menanggapi berbagai permasalahan yang ada, Purbaya menegaskan bahwa perbaikan Coretax akan dilakukan secara bertahap. Prioritas utama adalah mengamankan sistem dari kendala teknis dan sabotase internal.
“Kita amankan dulu semua Coretax yang ada hambatan-hambatan itu,” jelas Purbaya. Setelah kendala teknis dan praktik sabotase berhasil diatasi, langkah selanjutnya adalah merevisi dan menyederhanakan desain antarmuka aplikasi.
“Habis itu saya bersihkan ruang interface yang sengaja diciptakan itu,” tambahnya, mengindikasikan adanya upaya untuk menghilangkan elemen-elemen rumit yang tidak perlu dan mengembalikan fokus pada kemudahan penggunaan.
Proses perbaikan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap aplikasi Coretax dan menjadikan pelaporan pajak sebagai aktivitas yang lebih mudah dan efisien bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital di sektor publik.















































