Kegiatan Evaluasi SPPG di Pangandaran Tertutup dari Akses Media
Kegiatan koordinasi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Pangandaran menarik perhatian publik. Acara ini digelar di aula hotel Laut Biru Resort, namun tidak dapat diakses oleh media. Hal ini memicu pertanyaan dan kekecewaan terhadap transparansi pelaksanaan program tersebut.
Acara yang berlangsung pada Sabtu, 13 April 2026, menghadirkan sejumlah tokoh penting, seperti Forkopimda dan dinas terkait. Agenda utamanya adalah koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah Jawa Barat. Dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN menjadi pemimpin utama.
Namun, meskipun agenda ini memiliki dampak besar bagi masyarakat, para jurnalis yang hadir tidak diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik justru tertutup.
“Ini kegiatan menyangkut kepentingan publik, tapi kenapa justru tertutup?” tanya Ibil, seorang jurnalis regional di depan hotel tersebut. Beberapa jurnalis mencoba meminta penjelasan kepada panitia terkait pembatasan akses tersebut.
“Agenda ini internal. Nanti hasil rapat dari pimpinan. Kalau kami staf hanya menjalankan tugas,” kata Syam Oza, salah satu panitia pelaksana, memberikan penjelasan kepada sejumlah jurnalis.
Meskipun demikian, kondisi ini memunculkan banyak tanda tanya. Kegiatan yang berkaitan dengan program gizi nasional seharusnya terbuka untuk publik. Keadaan ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada hal yang disembunyikan.
Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Tian Kadarisman, mengkritik keras tindakan BGN yang menutup akses peliputan langsung sejumlah awak media. Berdasarkan surat undangan resmi nomor 1317/D.TWS/04/2026 dan 1450/D.TWS/WIL.II/04/2026, agenda itu dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN serta dihadiri mitra dapur (SPPG) dari wilayah Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar.
“Ini sangat ironis dan memalukan. Pejabat yang datang adalah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, tapi justru mereka menutup diri dari pantauan publik dan pengawasan media. Jika fungsi pengawasan internal mereka saja eksklusif dan tertutup, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa program MBG ini bebas dari penyimpangan?” ujar Tian.
Tian menilai, ketidakterbukaan BGN dalam rapat evaluasi ini semakin memperkuat kecurigaan publik di tengah banyaknya sorotan negatif terhadap program MBG. Mulai dari rendahnya kualitas menu di lapangan, isu anggaran motor trail listrik yang fantastis, hingga gaya hidup mewah oknum mitra di media sosial.
“Masyarakat berhak tahu apa hasil evaluasi terhadap mitra-mitra dapur. Apakah ada sanksi bagi penyedia makanan yang tidak layak? Atau jangan-jangan pertemuan di hotel mewah ini hanya sekadar ajang pengamanan administratif agar semuanya terlihat benar di atas kertas?” ujarnya.















































