AYOOBATAM.COM — Pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencopot dua pimpinan imigrasi di wilayah Kepulauan Riau dan Batam menyusul viralnya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA) asal Singapura.
Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-164.SA.03.04 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 7 April 2026. Dua pejabat yang dicopot yakni Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sutojo, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswat.
Kasus ini mencuat setelah beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan pungli terhadap WNA Singapura di Pelabuhan Internasional Batam Center pada 14 Maret 2026. Peristiwa tersebut memicu sorotan publik dan mendorong evaluasi internal di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa langkah pencopotan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Langkah ini merupakan bagian dari pembenahan internal guna memastikan kinerja organisasi tetap optimal,” demikian keterangan resmi kementerian.
Dialihkan ke Jabatan Nonmanajerial
Sebagai tindak lanjut, Ujo Sutojo dimutasi menjadi Analis Keimigrasian Madya di Direktorat Jenderal Imigrasi. Sementara Hajar Aswat dialihkan ke jabatan Analis Keimigrasian Ahli Madya.
Mutasi tersebut dinilai sebagai langkah penataan organisasi sekaligus respons atas kasus yang dinilai mencoreng citra pelayanan keimigrasian di wilayah perbatasan strategis.
Rotasi dan Penguatan Struktur
Di saat yang sama, pemerintah juga melakukan rotasi dan promosi jabatan melalui Surat Keputusan Nomor M.IP-165.SA.03.03 Tahun 2026.
Wahyu Eka Putra ditunjuk sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam, menggantikan posisi sebelumnya. Sementara jabatan Kakanwil Imigrasi Kepulauan Riau kini diemban oleh Guntur Sahat Hamonangan.
Pelantikan pejabat baru dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, di Jakarta pada 9 April 2026.
Menurut Asep, rotasi dan promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menyegarkan struktur serta memperkuat peran strategis unit kerja.
“Penempatan pejabat yang kompeten dan berintegritas diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Komitmen Bersih dari Pungli
Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah mengingat Batam merupakan salah satu pintu masuk internasional utama Indonesia. Praktik pungli di sektor pelayanan publik dinilai berpotensi merusak kepercayaan masyarakat dan citra Indonesia di mata internasional.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan pengawasan ketat guna memastikan layanan keimigrasian berjalan transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.















































