AYOOBATAM – Aktivitas penataan lahan atau cut and fill yang diduga dilakukan PT Usaha Merdeka Bersama di Kampung Sei Aleng, RT 01 RW 011, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, menuai keluhan warga. Selain persoalan akses jalan yang semakin sulit dilalui, status perizinan kegiatan tersebut juga menjadi sorotan.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, PT Usaha Merdeka Bersama diduga belum mengantongi izin cut and fill. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga disebut menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dan klarifikasi dari pihak berwenang.
Namun, status perizinan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada perusahaan dan instansi terkait untuk memastikan kebenaran informasi serta menjaga keberimbangan pemberitaan.
Di tengah aktivitas penataan lahan tersebut, warga mengeluhkan kondisi akses jalan keluar-masuk permukiman yang disebut mengalami pemangkasan. Kondisi ini semakin menyulitkan ketika hujan turun karena jalan menjadi licin dan becek, bahkan menurut warga, pada kondisi tertentu tidak dapat dilalui.
Warga juga mengkhawatirkan potensi genangan hingga banjir apabila hujan turun selama beberapa hari berturut-turut. Situasi tersebut dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat yang masih tinggal di kawasan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima, masih terdapat sekitar 13 rumah yang dihuni warga di lokasi itu. Mereka berharap perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan dan akses jalan selama masyarakat masih menempati kawasan tersebut.
Salah seorang warga RT 01 RW 011 Kampung Sei Aleng mengatakan, masyarakat pada dasarnya tidak menolak rencana pengembangan lahan. Namun, mereka berharap kebutuhan dasar warga tetap diperhatikan selama proses penyelesaian persoalan lahan belum tuntas.
“Kami bukan tidak mau pindah, tetapi pembayaran rumah dan kebun warga masih dalam tahap negosiasi. Jadi, selama kami masih tinggal di sini, kami berharap akses keluar-masuk diperhatikan dengan baik,” ungkap warga.
Menurutnya, kondisi jalan yang semakin sulit dilalui saat hujan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Akses tersebut merupakan jalur penting untuk menjalankan berbagai aktivitas, termasuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Warga juga menegaskan bahwa mereka membutuhkan perhatian dari perusahaan, terutama selama proses negosiasi dan penyelesaian pembayaran rumah serta kebun masih berlangsung.
“Kami berharap perusahaan juga memperhatikan kami. Kami bukan tidak mau pindah, tetapi persoalan rumah dan kebun masih dalam tahap negosiasi. Kami yang tinggal di sini manusia, bukan kayu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan harapan masyarakat agar kegiatan pembangunan dan pengembangan lahan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, keselamatan, serta kelayakan lingkungan tempat tinggal.
Selain keluhan akses jalan, informasi mengenai dugaan belum dikantonginya izin cut and fill oleh PT Usaha Merdeka Bersama juga perlu mendapat perhatian serius. Kepastian mengenai perizinan yang diwajibkan, termasuk pemenuhan ketentuan lingkungan sesuai skala dan karakteristik kegiatan, perlu diklarifikasi kepada instansi berwenang.
Demikian pula dengan informasi mengenai dokumen Amdal yang disebut menjadi sorotan. Status dokumen lingkungan dan persyaratan yang berlaku perlu dipastikan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, termasuk memastikan kegiatan penataan lahan berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak mengabaikan keselamatan masyarakat.
Masyarakat juga berharap PT Usaha Merdeka Bersama segera mengambil langkah konkret untuk menjaga kelayakan akses jalan, khususnya ketika hujan, serta memberikan kejelasan mengenai proses negosiasi dan penyelesaian pembayaran rumah maupun kebun warga.
Bagi warga Kampung Sei Aleng, persoalan ini bukan semata-mata tentang aktivitas pembangunan, melainkan juga menyangkut akses jalan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian selama mereka masih tinggal di lokasi tersebut.
Kini, warga menantikan tanggapan serta langkah nyata dari perusahaan dan pihak berwenang agar persoalan akses jalan maupun status perizinan kegiatan cut and fill dapat memperoleh kejelasan.
Hingga berita ini disusun, status perizinan kegiatan cut and fill serta tanggapan resmi PT Usaha Merdeka Bersama atas keluhan warga masih perlu dikonfirmasi.















































