Perbedaan Pandangan Anggota DPRD Makassar Terkait Pembangunan PSEL
Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Hartono dan Nasir Rurung, memiliki pandangan yang berbeda terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). Keduanya berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kecamatan Manggala dan Panakkukang. Mereka memberikan pendapat masing-masing mengenai lokasi proyek yang dianggap penting untuk keberhasilan program tersebut.
Pendapat Hartono: Evaluasi Lokasi Secara Matang
Hartono menyarankan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan kajian ulang secara matang terkait lokasi proyek PSEL. Ia menilai bahwa kepastian lokasi sangat penting agar tidak terulangnya perencanaan dari awal. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus berbasis riset dan data yang akurat, termasuk dalam menentukan lokasi proyek.
Sebelumnya, wacana pembangunan PSEL sempat diarahkan ke Tamalanrea, namun kemudian bergeser ke kawasan TPA Antang. Hartono menyampaikan kekhawatiran jika proyek kembali dialihkan ke TPA Antang. Ia mempertanyakan apakah ada ruang yang cukup untuk membangun industri pengolahan sampah di sana. Selain itu, ia juga menyoroti ancaman longsoran sampah yang bisa terjadi di gunung sampah tersebut.
Selain itu, Hartono menyebutkan bahwa masalah pembebasan lahan masih menjadi kendala besar jika pembangunan dipaksakan di kawasan TPA. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus jelas dan transparan agar tidak terjadi penolakan berulang dari masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan industri pengolahan sampah tidak hanya soal manfaat ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang harus diperhitungkan secara serius.
Pendapat Nasir Rurung: Dasar Hukum dan Biaya Operasional
Sementara itu, Nasir Rurung menilai bahwa jika proyek PSEL dipindahkan ke lokasi lain seperti Tamalanrea, maka harus memiliki dasar hukum yang kuat serta pertimbangan yang rasional. Ia menegaskan bahwa semua perencanaan sudah disiapkan sejak awal, sehingga perlu adanya alasan yang jelas jika terjadi perubahan.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran terkait biaya operasional yang akan meningkat jika lokasi PSEL dipindahkan dari TPA Antang. Biaya pengangkutan sampah ke lokasi baru dapat mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun. “Kalau di luar TPA, biaya operasional pemindahan sampah bisa mencapai sekitar Rp20 miliar per tahun. Ini tentu menjadi beban tambahan bagi pemerintah,” ujarnya.
Nasir Rurung menilai bahwa lokasi TPA Antang lebih layak karena memiliki ketersediaan lahan yang luas serta dukungan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya. Ia juga menekankan bahwa saat ini, pembangunan fasilitas pengolahan sampah sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Kota Makassar.
Solusi Jangka Panjang
Menurut Nasir Rurung, PSEL dapat segera direalisasikan, baik dalam bentuk pembangkit listrik maupun teknologi pengolahan lainnya yang mampu mengurangi volume sampah secara signifikan. Ia berharap jika sampah dapat diolah menjadi energi listrik, maka akan menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah di Makassar.















































