Kemitraan Kemensos dengan PT Pos Indonesia untuk Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Sosial (Kemensos) sedang mempertimbangkan penguatan kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam rangka memperluas skema pemberdayaan bagi para penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Hal ini dilakukan mengingat peran PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur bansos yang memiliki jaringan luas di seluruh pelosok Indonesia serta pengalaman mumpuni di bidang usaha.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa peluang kolaborasi ini sangat terbuka, khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyaluran bansos. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kemensos dan PT Pos Indonesia dalam menghadapi dinamika data penerima manfaat yang terus berubah.
“Ke depannya jika kita bisa bersinergi terkait pemberdayaan pasti luar biasa sekali dengan kekuatan 25.000 (termasuk agen) titik pos beserta pendamping PKH,” ujarnya saat menerima audiensi Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph di Selalu Ada Kafe, Kementerian Sosial, Senin (6/4/2026).
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa selama ini penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia tidak memungut biaya dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seluruh biaya penyaluran ditanggung oleh pemerintah dan tidak ada potongan dalam bentuk apa pun saat pengambilan bantuan.
Pentingnya Sinergi dalam Penyaluran Bansos
Pertemuan antara Kemensos dan PT Pos Indonesia juga membahas penguatan sinergi dalam penyaluran bansos, khususnya untuk memastikan penyaluran yang cepat, tepat sasaran, dan efisien. Menurut Gus Ipul, sinergi ini sangat penting mengingat data penerima manfaat terus berubah setiap tiga bulan.
“Sekarang setiap tiga bulan bisa berubah (data penerima bantuan), maka dari itu kalau belum punya rekening kita bukakan dulu (burekol) sehingga bisa salur, pilihan paling cepat yaitu melalui PT Pos,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa proses pembukaan rekening melalui bank Himbara umumnya memakan waktu lebih dari tiga bulan. Oleh karena itu, PT Pos menjadi solusi percepatan penyaluran bagi penerima manfaat baru.
“Pembukaan rekening ini biasa memakan waktu tiga bulan lebih. Cara tercepat menyalurkan bagi rekening penerima manfaat baru melalui PT Pos. Setelah rekening melalui Himbara jadi, barulah disalurkan melalui Himbara,” lanjutnya.
Selain aspek kecepatan, penggunaan PT Pos juga dinilai dapat membantu efisiensi biaya penyaluran, khususnya bagi penerima manfaat baru.
Peran PT Pos dalam Pemberdayaan dan Pelayanan Inklusif
Gus Ipul menegaskan bahwa bansos merupakan bagian dari tugas negara sebagai jaring pengaman sosial, terutama dalam situasi sulit. Ia juga mencontohkan efektivitas PT Pos dalam menjangkau wilayah terdampak bencana, seperti di Sumatra, yang membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan distribusi bantuan.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph menyambut baik penguatan kolaborasi ini, khususnya dalam mewujudkan layanan yang inklusif. Ia menyatakan bahwa PT Pos memiliki fokus yang sejalan dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos, sekaligus membawa pesan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Saya mendapatkan juga pesan dari Presiden bahwa harus adanya pembaharuan data, baik di keuangan maupun operasional,” ujar Daud.
Daud menjelaskan tiga prinsip utama dalam pelayanan bansos, yaitu:
- Tidak ada keterlambatan. Jangan sampai penerima datang uangnya belum ada.
- Fleksibilitas. Memastikan adanya fleksibilitas bagi penerima bantuan sehingga memudahkan mereka menerima.
- Tidak ada kebocoran. Jangan sampai ada bentuk-bentuk pungli atau pemungutan uang yang dilakukan petugas bagi penerima bantuan, baik bansos atau dana pensiun.
Monitoring dan Komitmen Operasional
PT Pos juga secara aktif memantau pelaksanaan penyaluran bansos di lapangan, termasuk melalui monitoring pemberitaan di media massa. Daud memastikan kesiapan operasional PT Pos dalam mendukung target penyaluran bansos secara optimal melalui pelayanan secara profesional, sehingga target tercapai.
“Kami laporkan bahwa setiap hari juga memonitor setidaknya ada 25 pemberitaan terkait penyaluran bansos di Sumatra. Dan sebisa mungkin akan ditindaklanjuti jika ada satu pemberitaan yang kurang baik terkait penyaluran,” jelasnya.















































