Kritik Terhadap Pemakzulan dan Ajakan Persatuan
Pernyataan yang disampaikan oleh peneliti senior SMRC, Saiful Mujani mengenai kesulitan prosedur formal pemakzulan atau impeachment terhadap kepemimpinan saat ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Ia menyebut bahwa langkah yang bisa diambil adalah menjatuhkan Prabowo, tokoh yang kini menjabat sebagai presiden. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Dalam responsnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menegaskan bahwa tindakan inkonstitusional tidak boleh diberi ruang dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, stabilitas nasional sangat penting, terlebih ketika dunia sedang menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks.
“Kita harus bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional karena itu nanti berbahaya,” ujar Fahri Hamzah saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Benturan Narasi: “Jatuhkan” vs “Konstitusional”
Perdebatan ini bermula dari unggahan video ceramah Saiful Mujani di akun Instagram @leveenia dan kanal YouTube Sociocorner. Dalam video tersebut, ia berargumen bahwa prosedur formal impeachment tidak akan efektif dalam situasi saat ini. Ia menyarankan agar masyarakat fokus pada upaya untuk menjatuhkan Prabowo.
Saiful Mujani mengklaim bahwa langkah ini dilakukan demi “menyelamatkan bangsa”. Namun, pandangan ini ditentang oleh Fahri Hamzah yang menilai bahwa stabilitas nasional adalah prioritas utama, terutama dalam situasi konflik global yang sedang berlangsung.
“Dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Tanggung Jawab Kolektif Negara
Fahri juga menyoroti bahwa kritik terhadap jalannya pemerintahan seharusnya tidak hanya ditujukan kepada Presiden semata. Menurutnya, sistem tata negara Indonesia memiliki pembagian kekuasaan yang jelas antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
“Dalam sistem konstitusi kita, Presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat,” jelas Fahri.
Ia khawatir jika narasi inkonstitusional terus digulirkan, hal ini justru akan merepotkan negara yang sedang berjuang membangun sistem demokrasi yang mapan.
Ajakan Persatuan di Tengah Krisis Global
Menutup pernyataannya, Fahri Hamzah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kekompakan. Ia meyakini bahwa langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo saat ini sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan rakyat.
“Dunia lagi tidak mengizinkan kita untuk macam-macam lah ya. Dunia lagi memerlukan kita untuk kompak bersatu. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, kan tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat,” katanya.
Hingga saat ini, diskusi mengenai narasi yang dilemparkan Saiful Mujani masih terus bergulir di ruang publik. Berbagai tokoh akademisi dan aktivis seperti Feri Amsari hingga Ubedilah Badrun turut hadir dalam diskusi tersebut.















































