JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Dalam beberapa waktu terakhir, enam BPR telah kehilangan izin operasionalnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penegakan aturan dan perlindungan terhadap konsumen dalam industri perbankan.
Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa pengambilan keputusan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. “Selama tahun 2026 hingga saat ini, OJK telah mencabut 6 izin usaha BPR,” ujarnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).
Dari jumlah tersebut, dua BPR baru-baru ini dinyatakan tidak layak beroperasi. Pertama adalah PT BPR Koperindo Jaya yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Kedua, PT BPR Pembangunan Nagari yang beralamat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penutupan izin usaha kedua BPR ini menjadi bagian dari upaya OJK untuk memperkuat sistem perbankan rakyat.
Pencabutan izin BPR Koperindo Jaya berlaku efektif sejak 9 Maret 2026. Sementara itu, keputusan pencabutan izin BPR Pembangunan Nagari didasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026. Informasi ini disampaikan oleh Dian dalam konferensi pers yang digelar secara virtual.
Menyusul penutupan tersebut, Dian menegaskan bahwa OJK tetap bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani masalah yang muncul akibat penutupan BPR/BPRS. Kerja sama ini dilakukan sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen (P2SK), sebagai bagian dari upaya penguatan industri perbankan.
Di sisi lain, Dian juga menyampaikan bahwa OJK telah menerbitkan 12 izin penggabungan terhadap BPR dan BPRS selama kuartal pertama tahun 2026. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk melakukan konsolidasi sektor perbankan agar lebih efisien dan stabil. Namun, meskipun jumlah izin penggabungan cukup signifikan, Dian tidak merinci nama-nama BPR atau BPRS yang telah dilakukan konsolidasi.
Beberapa hal penting yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa pencabutan izin usaha BPR biasanya dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap aturan, seperti manajemen yang tidak sehat, risiko kredit yang tinggi, atau kurangnya likuiditas. Selain itu, proses penggabungan BPR/BPRS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing lembaga keuangan tersebut.
Dengan adanya langkah-langkah yang diambil oleh OJK, diharapkan mampu menciptakan lingkungan perbankan yang lebih sehat dan aman bagi para nasabah serta masyarakat luas. OJK terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia melalui pengawasan yang ketat dan transparan.















































