AYOOBATAM.COM – DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan, Selasa (17/6/2025).
Keputusan ini menjadi langkah penting Pemerintah Kota Batam dalam menghadirkan sistem transportasi modern, aman, dan terintegrasi.
Rapat paripurna pengesahan dipimpin langsung Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, serta dihadiri Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Dalam sambutannya, Amsakar menyatakan apresiasi atas sinergi DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong penguatan transportasi publik di Batam.
“Alhamdulillah, kita menyepakati regulasi penting demi memperkuat layanan angkutan massal di Batam. Terima kasih kepada seluruh pihak, terutama Pansus DPRD yang telah bekerja keras,” ujar Amsakar.
Fondasi Regulasi Transportasi Massal Batam
Peraturan ini mengacu pada amanat PP Nomor 74 Tahun 2014 dan PP Nomor 30 Tahun 2021 sebagai dasar hukum penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan.
Substansi Ranperda mengalami penguatan dari 9 bab 12 pasal menjadi 11 bab dengan total 26 pasal.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda, Setia Putra Tarigan, menyebut perubahan judul Perda menjadi “Angkutan Massal Berbasis Jalan di Batam” dilakukan untuk memperjelas cakupan serta menghindari tumpang tindih dengan moda transportasi berbasis rel seperti MRT dan kereta api.
Lima Tujuan Strategis Perda Angkutan Massal
Perda Angkutan Massal Berbasis Jalan Batam ini memiliki lima tujuan utama:
- Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, dengan armada layak, trayek tertata, serta fasilitas nyaman dan aman.
- Mengurangi kemacetan lalu lintas dengan mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum.
- Menyediakan akses transportasi terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Memperkuat konektivitas antarwilayah melalui sistem transportasi terintegrasi.
- Mendukung pembangunan berkelanjutan, menekan emisi kendaraan, memperbaiki kualitas udara, dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Skema Pembiayaan BRT Trans Batam
Perda ini juga mengatur pembiayaan operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam melalui dua skema:
- Pembiayaan penuh APBD Kota Batam.
- Skema Buy The Service (BTS), yaitu operator swasta dibayar berdasarkan jarak tempuh layanan.
Total anggaran operasional BRT ditetapkan Rp50 miliar per tahun, ditambah 10 persen dari pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor.
Pemko Batam juga didorong memaksimalkan pendapatan lain, seperti iklan di bus dan halte, mengingat BRT dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rencana Perda Transportasi Kota Batam
Selain pengesahan Perda ini, Pansus turut merekomendasikan penyusunan Perda Transportasi Kota yang mengatur moda transportasi jalan, rel, dan laut.
Hal ini relevan dengan posisi Batam sebagai kota kepulauan, kawasan industri, sekaligus destinasi wisata internasional.
Rangkaian rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh pimpinan DPRD dan Wali Kota Batam, disaksikan anggota Pansus.
Selanjutnya, Perda ini akan diajukan ke Gubernur Kepulauan Riau untuk mendapatkan nomor registrasi sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.















































