AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota Batam kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan layanan publik yang bersih dan transparan.
Melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Batam Nomor 8 Tahun 2025, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan larangan praktik pungutan liar (pungli) di seluruh layanan kesehatan di Batam.
SE yang ditandatangani pada 14 Mei 2025 ini berlaku untuk seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk RSUD Embung Fatimah, puskesmas, laboratorium kesehatan daerah, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apapun di layanan kesehatan. Setiap biaya harus sah, sesuai aturan, dan transparan,” tegas Amsakar dalam keterangannya.
Penerbitan surat edaran ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemko Batam dalam reformasi birokrasi, khususnya mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Amsakar menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh unit layanan kesehatan.
“Ini bukan hanya soal regulasi, tapi soal integritas dan komitmen pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan juga diwajibkan menjaga etika pelayanan, memperkuat pengawasan internal, serta menghindari segala bentuk pelanggaran.
Setiap indikasi praktik pungli akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi tegas, baik administratif maupun pidana. Kami tidak akan kompromi,” tegasnya.
Tak hanya menegakkan aturan di internal pemerintahan, Amsakar juga mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Warga diimbau melaporkan apabila menemukan indikasi pungli di lapangan.
“Mekanisme pengaduan sudah disiapkan dan semua laporan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku,” tandasnya.
Dalam surat edaran tersebut, seluruh unit layanan kesehatan juga diwajibkan menyediakan informasi standar pelayanan, prosedur, serta persyaratan layanan secara terbuka agar masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas dan transparan.
Dengan kebijakan ini, Pemko Batam berharap kualitas layanan kesehatan semakin meningkat, bersih dari pungutan liar, serta benar-benar melayani kepentingan masyarakat secara optimal.















































