AYOOBATAM.COM – Seluruh fraksi DPRD Kota Batam menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (21/1/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin dan dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap pendapat Wali Kota Batam, delapan fraksi DPRD Batam—yakni Fraksi Nasdem, Gerindra, Golkar, PKS, PKB, serta gabungan Fraksi PAN-Demokrat-PPP dan Hanura-PSI-PKN—menyatakan sikap sejalan untuk membawa Ranperda LAM ke tahap pembahasan teknis.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan identitas Melayu sebagai bagian penting dari jati diri Kota Batam.
“Ranperda LAM bukan sekadar regulasi administratif, tetapi langkah strategis untuk melindungi kearifan lokal di tengah pesatnya pembangunan dan industrialisasi. Batam adalah kota dengan keberagaman etnis yang tinggi, sehingga penguatan identitas Melayu menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan, dengan jumlah penduduk Batam yang telah mencapai sekitar 1,29 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, keberadaan regulasi yang mengatur LAM dinilai semakin relevan.
Ranperda tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagai tindak lanjut persetujuan fraksi, rapat paripurna turut menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda LAM.
Muhammad Yunus ditunjuk sebagai Ketua Pansus, sementara Suryamakmur Nasution dipercaya sebagai Wakil Ketua.
Amsakar berharap, pembahasan Ranperda LAM dapat berjalan optimal sehingga Batam segera memiliki payung hukum yang memperjelas kedudukan, struktur, dan kewenangan Lembaga Adat Melayu sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat yang heterogen.















































