AYOOBATAM.COM – DPRD Kota Batam secara resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (8/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, dengan agenda utama penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) yang telah melakukan pembahasan komprehensif terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam selama satu tahun anggaran.
Laporan Pansus disampaikan oleh juru bicara Arlon Veristo dan ditutup oleh Ketua Pansus Haji Ahmad Surya. Dalam paparannya, Pansus menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi dasar perbaikan program pembangunan ke depan.
“LKPJ menjadi cerminan capaian kinerja tahunan yang harus dinilai secara objektif guna mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Arlon.
Pansus turut mengapresiasi sejumlah capaian positif Pemerintah Kota Batam sepanjang 2025, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,78 persen yang melampaui rata-rata provinsi dan nasional, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,81 persen, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain itu, Batam juga dinilai menunjukkan kemajuan sebagai kota inovatif dan kota layak anak. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, ketertiban umum, dan sosial juga dinilai berada pada kategori baik hingga sangat baik.
Meski demikian, Pansus memberikan sejumlah catatan penting, antara lain masih adanya kekurangan tenaga pendidik, belum optimalnya beberapa indikator layanan kesehatan, serta kendala teknis dalam pelaksanaan program pelayanan publik.
Pansus juga menekankan perlunya peningkatan kualitas hasil (outcome) program, tidak hanya sebatas pencapaian output, melalui penguatan sinergi antar-OPD dan optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dalam rekomendasinya, Pansus menyoroti dua program strategis. Pertama, program pengobatan gratis ber-KTP Batam yang dinilai belum berjalan optimal akibat kendala pemahaman teknis di lapangan dan keterlibatan rumah sakit swasta yang masih terbatas. Kedua, program pinjaman modal tanpa bunga bagi UMKM yang masih terkendala persyaratan perbankan seperti agunan dan jangkauan layanan.
Pansus mendorong Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan sosialisasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan inovasi kebijakan, termasuk memperluas kerja sama dengan lembaga perbankan guna menjangkau pelaku UMKM hingga wilayah hinterland.
Usai penyampaian laporan, Ketua DPRD menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir. Secara bulat, DPRD menyetujui LKPJ tersebut dan menyerahkannya kepada Pemerintah Kota Batam untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang telah disampaikan.
Persetujuan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.















































