AYOOBATAM.COM – DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR) Kota Batam menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama, Jumat (8/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi jajaran pimpinan dewan. Turut hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama unsur Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Forkopimda, pengurus LAM, serta kalangan jurnalis.
Pengesahan Perda ini merupakan inisiatif DPRD sebagai langkah strategis dalam memperkuat eksistensi dan peran Lembaga Adat Melayu di tengah perkembangan pesat Kota Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan investasi.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda LAMKR, Muhammad Yunus, dalam laporannya menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga identitas budaya Melayu sekaligus memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.
“Perda ini menempatkan LAM tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi sebagai institusi strategis yang menjaga marwah adat, memperkuat kohesi sosial, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Ranperda ini dibahas secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengurus LAM, tenaga ahli, hingga akademisi kebudayaan. Hasilnya, regulasi tersebut memuat berbagai aspek penting, di antaranya tugas dan fungsi lembaga adat, hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah, pelestarian budaya, hingga penguatan nilai kearifan lokal.
Perda LAMKR Kota Batam terdiri dari 14 bab dan 46 pasal yang mengatur secara komprehensif peran dan kewenangan lembaga adat, termasuk penetapan Hari Jadi LAM Kota Batam serta pengaturan upacara dan protokoler adat.
Seluruh fraksi DPRD Kota Batam secara bulat menyatakan persetujuan terhadap pengesahan Ranperda tersebut. Ketua DPRD kemudian mengetok palu sidang sebagai tanda resmi disahkannya regulasi tersebut menjadi Perda.
Dalam pidato akhirnya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas komitmen dalam memperkuat identitas budaya daerah melalui regulasi tersebut.
Menurutnya, di tengah arus globalisasi, Batam tidak hanya dituntut maju secara ekonomi, tetapi juga harus tetap berakar pada nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri daerah.
“Perda ini menjadi benteng budaya agar Batam tetap berpijak pada identitas Melayunya, sekaligus memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran Perda LAMKR dapat menjadi penguat sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam membangun Batam yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga berkarakter dan berbudaya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan naskah pengesahan serta rangkaian penutup bernuansa budaya Melayu sebagai simbol penguatan identitas lokal di Kota Batam.















































