AYOOBATAM.COM – Di tengah pesatnya transformasi digital, kasus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah terus marak terjadi. Salah satu modus yang paling meresahkan adalah penipuan berkedok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyasar para wajib pajak dengan berbagai taktik manipulatif.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penipuan, khususnya yang mencatut nama DJP maupun pegawainya.
“Jangan mudah percaya terhadap telepon, pesan, atau email yang mengatasnamakan DJP dan meminta data pribadi, mentransfer sejumlah uang, atau mengarahkan ke situs/aplikasi palsu,” ujar Rudi.
Ia menekankan pentingnya masyarakat mengenali pola-pola umum yang digunakan para pelaku, seperti imbauan pembayaran pajak fiktif, phishing melalui email atau WhatsApp, pengakuan sebagai pegawai DJP palsu, klaim restitusi pajak, serta pengiriman dokumen perpajakan yang tidak sah.
Menurut Rudi, modus-modus ini biasanya memanfaatkan media digital untuk memperdaya korban. Oleh karena itu, literasi digital menjadi benteng utama yang harus dimiliki setiap warga, terutama para wajib pajak.
Langkah Pencegahan dan Penanganan
Diskominfo Batam mendorong masyarakat agar menerapkan langkah-langkah preventif, seperti:
- Memverifikasi identitas petugas pajak melalui kanal resmi DJP.
- Menghindari komunikasi tidak resmi yang mencurigakan.
- Selalu mengakses informasi melalui situs dan media sosial resmi DJP.
- Meningkatkan pemahaman digital untuk mengenali tautan atau aplikasi palsu.
Jika masyarakat sudah terlanjur terpapar atau menjadi korban, Rudi menyarankan untuk segera melapor melalui layanan resmi pengaduan DJP, seperti Kring Pajak 1500200 atau kanal pengaduan di www.pajak.go.id. Langkah ini penting untuk mengantisipasi gangguan terhadap layanan administrasi perpajakan korban.
Selain itu, pelaporan ke pihak kepolisian menjadi upaya hukum penting agar tindakan penipuan bisa ditindaklanjuti. Bila data pribadi sudah terlanjur bocor, korban disarankan segera mengganti sandi akun digital, memberitahu pihak bank, dan melakukan langkah-langkah pengamanan lainnya.
Perlu Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan
Rudi menambahkan bahwa edukasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya perlindungan. Wajib pajak yang pernah menjadi korban diimbau mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang keamanan digital, baik dari DJP maupun lembaga lain, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Penipuan mengatasnamakan DJP adalah ancaman nyata yang bisa menimpa siapa saja. Kita harus proaktif melindungi diri. Di era digital ini, kewaspadaan dan pengetahuan adalah kunci utama menghadapi kejahatan siber,” tegasnya.















































