AYOOBATAM.COM – Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) dalam membongkar sindikat mafia tanah yang memalsukan puluhan sertifikat lahan di wilayah Batam, Tanjungpinang, dan Bintan.
Pengungkapan ini dinilai sebagai langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjaga kredibilitas institusi pertanahan di daerah.
“Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi kinerja aparat kepolisian. Ini bukti nyata negara hadir untuk melindungi hak masyarakat agar tidak lagi menjadi korban praktik mafia tanah,” ujar Li Claudia dalam konferensi pers di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Kamis (3/7/2025).
Kasus ini terungkap setelah seorang warga Tanjungpinang pada 2023 menemukan kejanggalan saat hendak mengalihkan sertifikat tanah dari analog ke digital.
Penyelidikan intensif Ditreskrimum Polda Kepri bersama Satgas Anti Mafia Tanah dan Polresta Tanjungpinang kemudian berhasil membongkar jaringan tujuh pelaku yang menyamar sebagai petugas resmi untuk meyakinkan korban.
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menyebutkan, dari total 247 pemohon sertifikat, ditemukan 44 dokumen bermasalah dengan nilai kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp16,8 miliar.
Sindikat ini juga memanfaatkan faktur pembayaran palsu yang mencatut nama BP Batam untuk memperkuat modus mereka.
Li Claudia menegaskan, pengungkapan kasus ini menjadi pengingat pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam penataan administrasi pertanahan.
“BP Batam terus mendukung upaya-upaya penegakan hukum seperti ini. Karena hanya dengan jaminan kepastian hak atas tanah, iklim investasi dan kepercayaan publik dapat tumbuh,” tegasnya.
Konferensi pers turut dihadiri Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Kepri Nurus Sholichin, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Kepri.
Aparat memastikan penyidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya korban atau pihak lain yang terlibat dalam jaringan pemalsuan dokumen tersebut.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap oknum yang mengaku petugas pertanahan dan selalu memeriksa legalitas dokumen melalui kanal resmi ATR/BPN atau BP Batam.















































