Masalah Infrastruktur di Kalimantan Barat yang Viral di Media Sosial
Beberapa waktu lalu, warga Kalimantan Barat (Kalbar) mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, khususnya di wilayah Bedayan, SP 3, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Keluhan ini viral di media sosial dan menarik perhatian banyak pihak.
Dalam beberapa video yang beredar, warga turut membandingkan kondisi jalan di Kalbar dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Bahkan, mereka menyampaikan keinginan untuk “meminjam” Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, agar memperbaiki infrastruktur di Kalbar.
Respons dari Wakil Gubernur Kalbar
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan memberikan respons yang cukup tegas. Ia mempersilakan warga untuk meminta bantuan Gubernur Jabar, namun dengan catatan bahwa pembangunan harus dilakukan menggunakan anggaran daerah Kalbar sebesar Rp6 triliun.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” katanya dalam sebuah acara di Pendopo Bupati Sintang.
Krisantus menjelaskan bahwa perbedaan antara Kalbar dan Jabar sangat signifikan. Ia menegaskan bahwa luas wilayah Kalbar mencapai 171 ribu kilometer persegi, lebih besar dari Pulau Jawa. Sementara itu, APBD Kalbar hanya sekitar Rp6 triliun, sedangkan APBD Jabar mencapai Rp31 triliun.
Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Kalbar
Perbedaan ini membuat beban pembangunan infrastruktur di Kalbar jauh lebih berat dibandingkan daerah lain. Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak sampai gagal paham terhadap kondisi yang ada.
Meski begitu, Krisantus memastikan bahwa pemerintah tetap berupaya memperbaiki infrastruktur, terutama di Kabupaten Sintang. Ia menyebut bahwa Pemkab Sintang telah menurunkan alat Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk memperbaiki ruas jalan yang sempat viral.
Peran Bupati Sintang dalam Pembangunan Infrastruktur
Sementara itu, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama hingga tahun 2030. Hal ini ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sintang Tahun 2027 di Pendopo Bupati Sintang.
Bala menyebut bahwa dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.787 kilometer, hanya sekitar 13,13 persen yang berada dalam kondisi baik. Sisanya masih dalam kondisi rusak sedang hingga berat.
Ia juga mengajak jajaran Pemkab Sintang dan masyarakat untuk tetap optimis meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat dalam menghadapi tantangan global yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Tantangan Global dan Kebutuhan Sinergi
Bala menyatakan bahwa situasi global yang tidak menentu turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
“Saat ini kita harus memperkuat sinergisitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akibat situasi global yang sedang terjadi. Dampak nyata kami rasakan terutama pada ruang fiskal daerah yang semakin kecil dan terbatas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini menuntut kerja yang lebih efisien, adaptif, cermat, dan inovatif dalam merencanakan pembangunan daerah.
Harapan Masa Depan
Meski di tengah keterbatasan, Bala mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis dalam menatap masa depan pembangunan daerah. Ia berharap semua potensi dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja pembangunan yang optimal.















































