AYOOBATAM.COM – Persoalan perpanjangan Uang Wajib Tahunan (UWT) terhadap ratusan unit rumah di Perumahan Puskopkar, Batu Aji, masih menemui kendala. BP Batam menyatakan belum dapat memproses perpanjangan UWT karena kewajiban pembayaran tahap awal oleh pihak pengembang belum diselesaikan.
Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, Harlas Buana, menjelaskan bahwa berdasarkan data penerimaan negara, sekitar 214 unit rumah di kawasan tersebut belum melakukan pembayaran UWT alokasi awal selama 30 tahun sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Dari data penerimaan negara, dan karena lokasi rumah berada di luar Penetapan Lokasi (PL) Induk, kewajiban UWT alokasi awal selama 30 tahun belum dipenuhi,” ujar Harlas saat ditemui di Batam Centre, Jumat (1/5).
Ia menambahkan, kondisi tersebut berdampak langsung pada proses administrasi lanjutan, sehingga BP Batam belum dapat melanjutkan ke tahap pembayaran UWT kedua atau perpanjangan hak atas lahan.
Selain persoalan administrasi, kawasan Perumahan Puskopkar juga diketahui berada dalam zona yang berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diperuntukkan sebagai kawasan komersial, bukan permukiman.
Meski demikian, BP Batam menegaskan tetap mengedepankan pendekatan solutif dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang terdampak.
“Kami memahami keresahan warga dan saat ini tengah mengupayakan skema terbaik yang tetap sesuai dengan ketentuan,” kata Harlas.
Saat ini, BP Batam masih melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh aspek, mulai dari hukum, tata ruang hingga kepentingan warga, dapat terakomodasi secara seimbang. Dalam waktu dekat, BP Batam juga berencana mengundang pihak pengembang dan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat dan terukur.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi warga sekaligus menjaga tertib administrasi pengelolaan lahan di Batam.















































