Masalah Keterbatasan Tinta dan Blanko KTP di Halmahera Selatan
Kehabisan tinta percetakan KTP serta terbatasnya stok blanko di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Halmahera Selatan, Maluku Utara, menyebabkan gangguan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini berdampak pada proses pengurusan KTP yang menjadi lebih lambat, sehingga warga harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan dokumen tersebut setelah melakukan perekaman.
Masalah ini sudah terjadi sejak awal Maret 2026. Tinta percetakan KTP habis, sementara stok blanko juga tidak mencukupi. Akibatnya, pelayanan kepada warga yang ingin mengurus KTP menjadi tersendat. Warga yang telah melakukan perekaman harus menunggu beberapa hari atau bahkan minggu untuk mendapatkan KTP mereka.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, mengatakan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan bahwa hal ini lebih berkaitan dengan koordinasi internal yang belum optimal di lingkungan Disdukcapil.
“Masalah ini sudah dikoordinasikan ke Sekda selaku Ketua TAPD agar dapat segera diatasi,” ujarnya usai menghadiri deklarasi damai di Kantor Haji dan Umrah Halmahera Selatan, Senin (6/4/2026).
Helmi juga menekankan bahwa Disdukcapil merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berbasis pelayanan publik. Meski demikian, ia mengakui bahwa penyelesaian masalah kehabisan tinta dan blanko KTP masih membutuhkan langkah-langkah yang lebih cepat dan efektif.
“Jadi ini bukan faktor keterbatasan anggaran, tetapi koordinasi internal yang belum optimal sehingga ada hal-hal yang belum terakomodir. Tapi ini bukan ada kesengajaan, tidak,” tegasnya.
Selain itu, Helmi juga menanggapi informasi tentang adanya dugaan prioritas dalam pengurusan administrasi kependudukan oleh pegawai Disdukcapil Halmahera Selatan. Menurutnya, jika isu ini benar, maka akan ada tindakan tegas terhadap pejabat dan staf yang terlibat.
“Kami akan evaluasi dan memanggil Pak Kadis dan jajarannya. Jika itu terjadi, kami akan mengambil langkah tegas kepada Kadis dan staf-stafnya,” tegas politisi Partai Nasdem tersebut.
Penyebab dan Solusi yang Diharapkan
Beberapa faktor utama yang menyebabkan masalah ini antara lain:
-
Koordinasi internal yang kurang baik
Disdukcapil sebagai lembaga pelayanan publik membutuhkan koordinasi yang baik antar bagian untuk memastikan kelancaran operasional. Namun, saat ini terlihat bahwa koordinasi tersebut masih kurang optimal. -
Keterlambatan dalam pengadaan barang
Pengadaan tinta dan blanko KTP yang tertunda menyebabkan kekurangan persediaan. Hal ini bisa diatasi dengan penguatan sistem pengadaan dan manajemen inventaris. -
Kurangnya pemantauan dan evaluasi
Sistem pemantauan dan evaluasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan operasional terpenuhi secara tepat waktu.
Untuk mengatasi masalah ini, pihak terkait diharapkan mampu meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar bagian. Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pengadaan barang juga penting dilakukan.
Langkah-Langkah yang Diambil
Beberapa langkah yang telah diambil atau direncanakan antara lain:
-
Pemanggilan Kepala Disdukcapil
Wakil Bupati menyatakan akan memanggil Kepala Disdukcapil dan jajaran untuk dimintai penjelasan terkait masalah yang terjadi. -
Evaluasi internal
Evaluasi terhadap kinerja Disdukcapil dilakukan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat. -
Peningkatan koordinasi
Koordinasi antar OPD dan instansi terkait ditingkatkan agar semua pihak saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.















































