Menjamin Keamanan Pangan: Tantangan dan Progres Sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS) di Kota Malang
Pemerintah Kota Malang terus berupaya memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan bagi masyarakat, khususnya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, tercatat sebanyak 75 SPPG beroperasi di Kota Malang, namun hanya 66 yang telah memenuhi persyaratan operasional penuh.
Data terbaru menunjukkan bahwa 20 SPPG masih dalam proses melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Meskipun belum mengantongi sertifikat tersebut, ke-20 SPPG ini tetap menjalankan operasional mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif.
Menurut Husnul Muarif, SPPG yang belum memiliki SLHS tetap diwajibkan mengikuti berbagai standar operasional yang ketat. Ini mencakup pemeriksaan mikrobiologi untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri berbahaya, penjagaan sirkulasi udara yang baik di area penyiapan makanan, serta penerapan standar keamanan distribusi pangan. Kelayakan fasilitas mencuci dan mengeringkan peralatan juga menjadi bagian integral dari standar ini.
“Sebanyak 46 SPPG lainnya telah berhasil mendapatkan sertifikat SLHS. Kami terus mendorong agar 20 SPPG yang masih dalam proses ini segera dapat melengkapi persyaratan mereka,” ujar Husnul.
Proses Pengurusan SLHS: Fleksibilitas dan Kewajiban
Menariknya, tidak ada batas waktu yang kaku bagi SPPG untuk menyelesaikan proses pengurusan SLHS. Dinas Kesehatan Kota Malang berkomitmen untuk terus menerima dan memproses pengajuan sertifikat dari setiap SPPG yang memenuhi syarat. Husnul menegaskan bahwa setiap pengajuan akan ditinjau secara profesional, dan status “belum memiliki SLHS” akan tetap berlaku hingga semua persyaratan terpenuhi.
SLHS memegang peranan krusial dalam menjamin bahwa menu yang disajikan oleh SPPG benar-benar memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kesehatan lingkungan yang telah ditetapkan. Ini adalah langkah preventif untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko keracunan makanan atau penyakit yang ditularkan melalui pangan.
Pengawasan Pasca-Sertifikasi: Peran Aktif Dinas Kesehatan
Setelah SLHS diterbitkan, Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berkala terhadap SPPG. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar kebersihan dan keamanan pangan tetap terjaga secara konsisten.
“Kami mengeluarkan SLHS yang kemudian dapat kami tinjau pemanfaatannya. Ini adalah prosedur pengawasan atas dikeluarkannya SLHS,” jelas Husnul.
Penting untuk dicatat bahwa sertifikasi SLHS tidak hanya berlaku untuk SPPG. Restoran dan warung makan di Kota Malang juga wajib memiliki sertifikat ini. Keberadaan SLHS pada sebuah tempat makan menjadi indikator kuat akan higienitas dan keamanan pangan yang ditawarkan kepada konsumen.
Koordinasi Antar Dinas: Perizinan dan Rekomendasi
Jika ditemukan adanya SPPG yang melanggar prosedur operasional meskipun telah memiliki SLHS, Dinas Kesehatan Kota Malang akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP).
Dinas Kesehatan hanya berwenang dalam penerbitan sertifikat SLHS, sementara perizinan operasional sepenuhnya berada di bawah wewenang Disnaker-PMPTSP. Kepala Disnaker-PMPTSP, Arif Tri Sastyawan, menjelaskan bahwa pihaknya baru dapat memproses perizinan SPPG setelah menerima surat rekomendasi SLHS dari Dinas Kesehatan.
“Kami akan memproses perizinan ketika rekomendasi dari Dinkes sudah diterima,” ujar Arif.
Meskipun belum semua SPPG memiliki SLHS, Arif meyakini bahwa setiap pengelola SPPG yang belum tersertifikasi sedang dalam proses untuk memenuhi ketentuan tersebut. Selain SLHS, Arif juga mengingatkan para pengelola SPPG untuk melengkapi izin-izin dasar lainnya sebelum beroperasi, seperti izin gedung dan izin usaha lainnya. Proses perizinan kini dapat dipermudah melalui sistem online melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang memberikan kesempatan lebih besar bagi pengurus SPPG untuk menyelesaikan persyaratan mereka secara efisien.















































