Pemkab Kulon Progo Pertimbangkan Skema Kerja Dari Rumah untuk ASN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo sedang mempertimbangkan penerapan skema Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional. Meski isu WFH semakin menguat di media, Pemkab masih bersikap hati-hati dan menunggu regulasi resmi dari pihak pusat sebagai dasar hukum.
Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan diskusi terkait bentuk penerapan WFH yang akan diterapkan. Ia menyatakan bahwa berbagai alternatif sedang dipertimbangkan sebelum keputusan akhir diambil.
“Masih kami diskusikan sambil memberikan berbagai alternatif,” ujarnya dalam pernyataannya pada Senin (30/03/2026).
Hasil dari diskusi tersebut akan dibawa ke Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Keputusan akhir tetap berada di tangan dua pimpinan daerah tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya adanya arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum penerapan WFH dilakukan. Hal ini dikarenakan informasi mengenai WFH lebih banyak berasal dari pemberitaan media massa.
“
Isu soal WFH ini memang kencang, tapi belum tahu apakah sudah ada arahan resmi atau tidak,” tambah Triyono.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kulon Progo, Sudarmanto, juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat terkait WFH ASN. Terutama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Informasi mengenai WFH lebih banyak diperoleh melalui pemberitaan di media massa.
“Kami sampai sekarang sifatnya menunggu arahan dari pemerintah pusat,” jelas Sudarmanto.
Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, juga menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menerapkan WFH bagi ASN meskipun dalam bentuk uji coba. Ia memilih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Alasannya, keputusan tersebut bisa menjadi jaring pengaman dalam menerapkan WFH bagi ASN. Pemkab Kulon Progo hanya perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi ASN di lapangan, mengacu pada keputusan pemerintah pusat.
“Namun perlu ada indikator khusus untuk menilai kinerja ASN selama melaksanakan WFH,” kata Ambar.
Tantangan dan Persiapan dalam Penerapan WFH
Penerapan WFH bagi ASN bukanlah hal yang mudah. Selain membutuhkan regulasi yang jelas, Pemkab Kulon Progo juga harus memastikan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Untuk itu, diperlukan indikator khusus yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pegawai selama masa uji coba.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:
- Ketersediaan infrastruktur teknologi yang cukup untuk mendukung kerja jarak jauh.
- Kesiapan ASN dalam menghadapi perubahan sistem kerja.
- Kemampuan pengawasan dan evaluasi kinerja secara efektif.
Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak Pemkab dengan pihak pusat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam penerapan WFH. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, maka penerapan WFH bisa menjadi solusi yang efisien dan efektif dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan persiapan yang matang, Pemkab Kulon Progo berharap bisa menerapkan WFH secara bertahap tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.














































