AYOOBATAM.COM – Kasus pemerasan yang melibatkan oknum polisi kembali mengguncang institusi kepolisian.
Kompol Chrisman Panjaitan, yang bertugas di Polda Kepulauan Riau, dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti terlibat dalam praktik pemerasan terhadap pengguna narkoba.
Tindakan Kompol Chrisman, yang melibatkan delapan personel lainnya dari Subdit II Direktorat Narkoba Polda Kepri, semakin memperburuk citra Polri di mata masyarakat. Modus operandi yang dilakukan sangat mengecewakan.
Kompol Chrisman meminta uang damai sebesar Rp20 juta dari korban yang ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba, dengan janji akan membebaskan mereka.
Jika korban tidak mampu membayar, Kompol Chrisman meminta data pribadi mereka dan menggunakannya untuk mendaftarkan mereka pada pinjaman online (pinjol).
Setelah uang dari pinjol cair, korban dibebaskan, sementara Kompol Chrisman dan anggota lainnya mendapatkan keuntungan dari praktik ilegal ini.
Kasus ini bukanlah yang pertama di Polda Kepri. Sejak akhir 2024, masyarakat mulai melaporkan praktik pemerasan yang melibatkan Kompol Chrisman dan personel lainnya.
Dugaan penyalahgunaan wewenang ini semakin menguat setelah banyak laporan diterima, yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian.
Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dua personel dari Polda Kepri, termasuk Kompol Chrisman, dijatuhi hukuman PTDH. Sementara itu, tujuh personel lainnya, meskipun terlibat, hanya dijatuhi hukuman demosi.
Tindakan tegas ini menunjukkan komitmen Polri untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
Namun, bagi sebagian masyarakat, kasus ini hanya memperburuk citra polisi sebagai penegak hukum. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin tergerus.
Kejadian ini menjadi cermin bahwa masih ada oknum-oknum di dalam kepolisian yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya merusak integritas dan kredibilitas lembaga.
Ke depannya, Polri harus bekerja lebih keras untuk membangun kembali kepercayaan publik dengan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, serta memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik-praktik buruk dalam tubuh kepolisian.















































