AYOOBATAM.COM – Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan daya saing investasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan kinerja Pemerintah Provinsi Kepri yang dihadiri Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, Rabu (8/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan tata ruang pertanahan, percepatan pembangunan wilayah, hingga dukungan terhadap program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kepastian regulasi dan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan fondasi penting untuk mendukung kelancaran pembangunan, pelayanan publik, serta investasi.
“Apabila pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat diatur secara jelas, saya pikir tidak akan ada persoalan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat dan investasi,” ujar Amsakar.
Menurutnya, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah akan mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis sekaligus mengoptimalkan peran Batam sebagai penggerak ekonomi Kepulauan Riau.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menilai kerja sama lintas pemerintahan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan dan memperkuat iklim investasi di wilayah perbatasan.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci mempercepat pembangunan, investasi, dan penguatan Batam dan Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan strategis,” kata Li Claudia.
BP Batam berharap koordinasi yang terus diperkuat bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI dapat menghasilkan kebijakan yang selaras sehingga mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat posisi Batam dan Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis investasi nasional.















































