AYOOBATAM.COM – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai tata kelola Barang Milik Negara (BMN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171 Tahun 2023.
Kegiatan berlangsung di Marketing Centre BP Batam dan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Administrasi BMN Setjen DPR RI, Dedy Bagus Prakasa, Rabu (11/6/2025).
Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BP Batam, Alex Sumarna, yang memaparkan secara komprehensif skema-skema pengelolaan aset yang diterapkan BP Batam berdasarkan regulasi terbaru tersebut.
“Sebagai instansi yang mengelola aset dalam berbagai kategori, BP Batam menerapkan sejumlah skema pengelolaan seperti Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), serta Pinjam Pakai. Ini sejalan dengan amanat PMK 171 Tahun 2023,” ujar Alex.
Ia menambahkan bahwa skema-skema ini menjadi pintu kolaborasi antara BP Batam dan pihak swasta dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Kami menyambut baik kunjungan dan diskusi ini. Harapannya, momen ini menjadi ajang tukar pikiran yang membawa manfaat bagi kedua institusi,” tutur Alex.
Menanggapi hal tersebut, Dedy Bagus Prakasa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat BP Batam.
Ia mengungkapkan bahwa BP Batam dipilih sebagai lokasi studi karena keberhasilannya dalam mengelola aset secara luas dan strategis di wilayah Batam, Rempang, dan Galang (Barelang).
“BP Batam memiliki portofolio aset yang sangat besar, baik dari segi jumlah maupun nilai strategisnya. Ini menjadi alasan kuat bagi kami untuk belajar langsung ke sini,” jelas Dedy.
Ia juga menegaskan bahwa wawasan yang diperoleh dari kunjungan ini akan dijadikan bahan elaborasi dan referensi untuk meningkatkan pengelolaan aset di lingkungan Setjen DPR RI.
Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo; Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir Widyasa; serta sejumlah pejabat eselon III dan IV dari kedua lembaga.
Kunjungan ini menjadi wujud sinergi antarinstansi pemerintah dalam mendukung pengelolaan aset negara yang transparan, efisien, dan produktif sesuai regulasi terkini.















































