AYOOBATAM – Sengketa penguasaan lahan di Pulau Setokok, Kota Batam, Kepulauan Riau, kembali menjadi sorotan. Tim Advokasi Setokok melalui Kantor Advokat/Pengacara Eduard Kamaleng, S.H., M.H. & Partners mengajukan permohonan perlindungan hukum dan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perusakan dan pencurian di atas lahan yang diklaim milik Sufirman Kartanegara.
Dalam dokumen tertanggal 21 Oktober 2026, Rita Luxiana Gultom dan PT MIG Perkasa Industri disebut sebagai pihak yang diminta untuk diselidiki terkait dugaan penguasaan lahan. Tim advokasi menaksir kerugian materiil dan nonmateriil akibat dugaan perusakan tersebut mencapai Rp3.337.750.000 atau sekitar Rp3,3 miliar.
Laporan itu meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan penguasaan lahan, kerusakan tanaman, bangunan, serta aset lain milik klien mereka. Tim advokasi juga meminta agar peran setiap pihak diperiksa berdasarkan fakta, keterangan saksi, dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam dokumen pengaduan, tim advokasi menduga Rita Luxiana Gultom bekerja sama dengan PT MIG Perkasa Industri dalam upaya mengambil alih dan menguasai lahan yang diklaim milik Sufirman Kartanegara. Dokumen tersebut juga memuat dugaan bahwa Rita memberikan perintah kepada Suherman, yang disebut sebagai pimpinan kelompok atau organisasi masyarakat Lang Laut, untuk mengawal proses penguasaan lahan.
Sementara itu, PT MIG Perkasa Industri disebut dalam laporan sebagai perusahaan yang mengklaim memperoleh alokasi lahan dari BP Batam. Tim advokasi menduga persoalan alokasi tersebut berkaitan dengan konflik penguasaan lahan di Setokok.
Dalam laporan yang sama, lima nama dicantumkan terkait struktur perusahaan PT MIG Perkasa Industri, yakni PT Putera Global Jaya sebagai pemegang saham, Wagiman sebagai komisaris, Eko Saputro Wijaya sebagai pemegang saham, David Tantri sebagai pemegang saham, dan Helli Saputra sebagai direktur.
Tim advokasi meminta penyidik menelusuri peran masing-masing pihak berdasarkan bukti yang ditemukan. Pencantuman nama dalam dokumen pengaduan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan atau kesalahan hukum pihak yang bersangkutan.
Sengketa ini juga berkaitan dengan riwayat penguasaan lahan yang menurut dokumen telah berlangsung sejak 2002. Saat itu, Sufirman Kartanegara disebut memperoleh penawaran tanah di kawasan Pulau Setokok, sepanjang Jalan Trans Barelang, dari H. Abdul Rahman.
Menurut uraian kuasa hukum, pada awalnya Sufirman berniat membeli sekitar satu hingga dua hektare. Namun, dalam proses penawaran, ia diperlihatkan 15 surat alas hak yang masing-masing disebut mewakili lahan seluas kurang lebih dua hektare.
Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik, tim advokasi menyatakan lahan yang dapat diidentifikasi hanya sekitar 12 hektare. Dari 15 surat yang ditawarkan, enam surat disebut dapat dipertahankan berdasarkan kondisi fisik objek tanah, sedangkan sembilan lainnya dinilai tidak memiliki objek fisik yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari lahan yang dibeli. Dalam perkembangannya, luas lahan yang menjadi pokok sengketa disebut sekitar 10 hektare.
Dokumen pengaduan tersebut turut menyinggung upaya pengurusan administrasi dan permohonan pemanfaatan lahan melalui BP Batam. Tim advokasi menyebut PT Sat Bangun Sukses (PT SBS) mengajukan permohonan pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada 2023, kemudian kembali mengajukan permohonan pada 2024 dan Juli 2026.
Laporan itu juga menyebut adanya alokasi lahan kepada PT MIG Perkasa Industri dengan luas yang disebut sekitar 77 hektare. Namun, dasar penerbitan alokasi tersebut, batas objek tanah, serta keterkaitannya dengan lahan yang diklaim Sufirman masih perlu diklarifikasi kepada BP Batam dan pihak-pihak terkait.
Tim advokasi mengaitkan persoalan penguasaan lahan tersebut dengan bentrokan berdarah yang terjadi pada 14 September 2026 di Pulau Setokok. Mereka menduga terdapat upaya penguasaan fisik lahan yang disertai pengerahan alat berat, penggusuran tanaman, serta perusakan bangunan dan aset milik klien mereka.
Selain peristiwa tersebut, laporan juga menyinggung dugaan perusakan dan pengambilan barang pada 23 September 2026. Tim advokasi meminta aparat memeriksa seluruh rangkaian kejadian itu, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang identitasnya belum diketahui.
Permohonan perlindungan hukum tersebut ditandatangani enam advokat, yaitu Eduard Kamaleng, S.H., M.H.; Armandi Karjono, S.H., M.H.; Kornelius Boli Baliwangga, S.H., M.H.; Dominikus Jaya, S.H., M.H.; Dominikus Aliando, S.H.; dan Antonius Bogar, S.H.
Melalui pengaduan tersebut, tim advokasi meminta Kapolda Kepulauan Riau memberikan perhatian terhadap persoalan itu, memastikan proses penyelidikan berjalan objektif, memeriksa dokumen alas hak dan keterangan saksi, serta menelusuri dugaan kerusakan dan kehilangan aset yang dilaporkan. Mereka juga meminta perlindungan hukum bagi Sufirman Kartanegara agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan lebih lanjut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang terverifikasi mengenai status penanganan pengaduan tersebut dari kepolisian. Tanggapan Rita Luxiana Gultom, PT MIG Perkasa Industri, serta nama-nama yang dicantumkan dalam dokumen terkait perusahaan tersebut juga belum diperoleh. Konfirmasi kepada seluruh pihak terkait diperlukan untuk memastikan keberimbangan pemberitaan dan memperjelas dasar penguasaan lahan serta dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini merujuk pada dokumen pengaduan pihak kuasa hukum dan belum dapat dianggap sebagai tindak pidana yang terbukti secara hukum.















































