Kondisi Pasokan LPG di Indonesia Akibat Pembukaan Selat Hormuz
Pembukaan kembali Selat Hormuz yang sebelumnya ditutup menghadirkan aturan baru yang mewajibkan setiap kapal yang melintasi selat tersebut untuk membayar biaya sebesar 1 juta US Dollar atau sekitar Rp 15,5 miliar. Kebijakan ini sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan gas nasional, terutama karena sebagian besar impor LPG Indonesia berasal dari Qatar, yang jalur pengirimannya melewati selat tersebut.
Untuk mengantisipasi kemungkinan kelangkaan, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan cadangan gas yang dimiliki kedua negara tersebut sebagai solusi sementara. Langkah ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi, namun juga menjadi penegas bahwa Indonesia perlu memperkuat infrastruktur penyimpanan energi secara mandiri di masa depan.
Kerja Sama dengan Jepang dan Korea Selatan
Erie Soedarmo, praktisi migas yang juga mantan Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan memberikan tambahan cadangan LPG untuk 10 hari ke depan. Ia menyebutkan bahwa kedua negara tersebut memiliki keunggulan dalam infrastruktur penyimpanan energi yang dibangun di bawah tanah (ground storage) secara masif. Hal ini menjadi solusi cepat ketika pasokan dari Timur Tengah terhambat akibat biaya tinggi dan risiko keamanan di perairan internasional.
Namun, Erie juga memberikan catatan kritis bahwa Indonesia harus memiliki infrastruktur penyimpanan mandiri yang lebih kuat agar tidak selalu bergantung pada bantuan negara lain saat krisis terjadi. Menurutnya, mekanisme trading dan cadangan penyangga energi nasional harus segera dibenahi secara fundamental.
Peran Batubara dalam Kelistrikan Nasional
Dalam wawancara khusus, Erie juga membahas peran batubara dalam sistem kelistrikan nasional. Ia mengatakan bahwa batubara masih menjadi sumber energi utama karena stabil dan mudah dikelola. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan batubara memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan biaya operasional yang tinggi.
Ia menyoroti pentingnya kebijakan multidivisi di sektor ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), terutama dalam mengatur penggunaan gas alam sebagai alternatif. Dengan adanya ancaman dari situasi Selat Hormuz, penggunaan batubara menjadi pilihan yang lebih logis karena ketersediaannya yang relatif stabil.
Masa Depan Energi Nasional
Erie juga menyampaikan pandangan tentang potensi penghapusan pembangkit listrik berbahan bakar minyak (BBM). Sebelum Perang Hormuz, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namun, setelah situasi kini berubah, penggunaan BBM menjadi lebih sulit karena risiko dan keterbatasan pasokan. Oleh karena itu, penggunaan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) menjadi solusi yang lebih realistis.
Menurutnya, BBM sering disebut sebagai “Black Gold” karena nilai ekonominya yang tinggi dan daya tarik bagi para pemain pasar. Namun, hal ini juga membuatnya rentan disalahgunakan. Berbeda dengan batubara yang lebih mudah diawasi, penggunaan BBM memerlukan pengawasan yang lebih ketat.
Cadangan Gas Indonesia
Erie juga menjawab pertanyaan tentang apakah cadangan gas Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ia menceritakan pengalamannya tahun 2017 saat bekerja di Singapura dan bertemu dengan direktur Singapore Power. Dari percakapan tersebut, ia mengetahui bahwa Singapura memiliki rencana untuk membangun terminal LNG terbesar di Asia Tenggara. Rencana ini menunjukkan bahwa data Indonesia telah digunakan sebagai basis analisis oleh negara-negara tetangga.














































