Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mempersiapkan serangkaian strategi antisipasi, termasuk skenario terburuk, apabila harga minyak mentah global melonjak hingga US$92 per barel. Lonjakan ini berpotensi dipicu oleh ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Salah satu opsi utama yang tengah dikaji secara mendalam oleh pemerintah adalah penyesuaian kebijakan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Anggaran subsidi BBM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 saat ini dialokasikan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia berada di kisaran US$70 per barel.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangannya kepada awak media di kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat, 6 Maret 2026, menyatakan, “Skenario terburuk, ya, tadi ke US$92 per barel.” Beliau menambahkan bahwa situasi seperti ini bukanlah hal baru bagi pemerintah Indonesia. Purbaya merujuk pada pengalaman di masa lalu, tepatnya pada periode 2012-2013, ketika harga minyak mentah sempat menyentuh level yang sangat tinggi, bahkan mencapai US$150 per barel.
Meskipun demikian, Purbaya menekankan bahwa pemerintah memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola anggaran negara. Dengan pengalaman tersebut, pemerintah mampu memitigasi dampak fluktuasi harga minyak global, sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tetap terjaga di bawah ambang batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemampuan ini menjadi bekal penting dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi di masa mendatang.
Rasionalisasi Belanja Menjadi Kunci
Mengambil pelajaran dari pengalaman 13 tahun lalu, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan pemerintah akan terus beradaptasi dengan dinamika global yang terjadi. Salah satu langkah krusial yang akan diambil adalah melakukan rasionalisasi atau penyesuaian belanja negara. Hal ini mencakup program-program yang anggarannya terbilang cukup signifikan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Bisa penghematan misalnya di MBG. Yang jelas MBG bagus, tetapi kami akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung [ke] makanan,” ujar Purbaya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa prioritas akan diberikan pada pengeluaran yang secara langsung berkontribusi pada tujuan program, sementara pengeluaran yang dianggap kurang esensial atau tidak memberikan dampak langsung akan dikaji ulang untuk efisiensi.
Di sisi lain, Purbaya tetap optimistis bahwa harga minyak global tidak akan melonjak hingga menyentuh angka US$150 per barel seperti pada periode 2012-2013. Beliau mengenang bahwa pada masa konflik geopolitik tersebut, prediksi harga minyak bahkan sempat mencapai US$200 per barel, namun pada akhirnya angka tersebut tidak terealisasi. Optimisme ini didasarkan pada pemahaman terhadap kompleksitas pasar energi global dan respons berbagai negara produsen.
Kebijakan Subsidi BBM dan Potensi Penyesuaian
Terkait dengan isu penyesuaian harga BBM bersubsidi, Purbaya memastikan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. “Belum [dibahas],” tegas mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. Hal ini menunjukkan bahwa opsi penyesuaian harga BBM bersubsidi belum menjadi agenda prioritas, dan pemerintah masih mengupayakan solusi lain untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Namun demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan bahwa opsi menaikkan harga BBM bersubsidi dapat dipertimbangkan di kemudian hari. Hal ini akan menjadi pilihan terakhir apabila harga minyak global terus melambung tinggi secara signifikan, sehingga memberikan tekanan yang berat pada anggaran subsidi pemerintah. Kenaikan harga BBM bersubsidi, jika terjadi, akan menjadi langkah yang diambil sebagai upaya berbagi beban dengan masyarakat, terutama jika kondisi anggaran sudah tidak memungkinkan untuk menopang subsidi secara penuh.
“Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya kami share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM, kalau emang harganya tinggi sekali,” ujar Menteri Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu. Pernyataan ini menegaskan prinsip kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan, di mana setiap langkah akan dipertimbangkan secara matang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat luas.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak mentah global dan situasi geopolitik. Berbagai skenario akan terus dikaji dan dianalisis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sembari tetap menjaga kesehatan fiskal negara.















































