AYOOBATAM.COM — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan langsung kepada Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penataan penyediaan lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Perpres ini memberikan angin segar bagi BP Batam dalam mendukung peningkatan investasi di wilayah tersebut.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat.
“Tentunya peraturan ini menjadi semangat baru bagi kami di BP Batam dalam memberikan kontribusi peningkatan investasi di Kota Batam,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).
Sebelum terbitnya Perpres tersebut, pengajuan permohonan pelepasan kawasan hutan di KPBPB Batam harus dilakukan oleh menteri, pejabat tinggi kementerian, kepala daerah, badan otorita, atau badan hukum/perorangan secara langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021.
Namun, melalui Perpres 21/2025, Kepala BP Batam kini masuk dalam daftar pihak yang dapat langsung mengajukan permohonan kepada Menteri LHK.
Selain itu, permohonan dari perseorangan, badan hukum, maupun masyarakat kini harus diajukan melalui Kepala BP Batam, bukan lagi secara langsung.
Amsakar menegaskan bahwa kewenangan ini akan mempercepat proses pengurusan lahan dan meningkatkan kemudahan berusaha di Batam.
“Kewenangan ini tentunya memberikan kemudahan berinvestasi yang ujungnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.















































