AYOOBATAM.COM – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Batam menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas imigrasi di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre. Kasus ini mencuat setelah sejumlah wisatawan asing membagikan pengalaman mereka melalui media sosial hingga menjadi perhatian media luar negeri.
Ketua PMKRI Batam, Simeon Senang, menilai praktik pungli tersebut bukan hal baru dan kerap terjadi dengan pola yang serupa. Menurutnya, modus yang digunakan umumnya bersifat intimidatif, seperti mencari-cari kesalahan administratif untuk kemudian dijadikan alasan melakukan pungutan.
“Ini kasus klasik yang terus berulang. Polanya sama, hanya dikemas ulang sesuai situasi di lapangan,” ujar Simeon.
Ia menegaskan, keberadaan pelabuhan internasional sebagai pintu gerbang negara seharusnya mencerminkan wajah Indonesia yang bersih dan profesional. Namun, praktik pungli justru mencoreng citra tersebut di mata dunia internasional, khususnya di kalangan wisatawan mancanegara.
PMKRI menilai, dampak dari praktik tersebut tidak hanya merusak reputasi Indonesia, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pariwisata Batam yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah selain sektor industri.
“Citra buruk ini tentu berdampak pada kepercayaan wisatawan dan secara tidak langsung memengaruhi perputaran ekonomi di Batam,” tambahnya.
Atas kejadian ini, PMKRI Batam menilai Kepala Imigrasi Batam gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya. Oleh karena itu, mereka mendesak agar pimpinan tersebut dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Selain itu, PMKRI juga meminta agar pihak imigrasi menyampaikan permintaan maaf secara kelembagaan kepada publik serta wisatawan asing yang diduga menjadi korban pungli.
Tak hanya berhenti pada sanksi internal, PMKRI mendesak agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan menyentuh ranah pidana. Mereka menegaskan bahwa pungli termasuk dalam kategori pemerasan dan tindak pidana korupsi yang harus diusut tuntas.
“Prosesnya tidak boleh hanya etik internal. Harus dibawa ke ranah hukum agar ada efek jera dan tidak terulang di kemudian hari,” tegas Simeon.
PMKRI berharap aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah tegas untuk menindak oknum yang terlibat, sekaligus memperbaiki sistem pengawasan di lingkungan keimigrasian, khususnya di wilayah Batam sebagai kawasan strategis perbatasan internasional.















































