
Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), telah menangani sebanyak 4.198.606 konten negatif dari tanggal 20 Oktober 2024 hingga 15 April 2026. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keamanan ruang digital serta melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal.
Capaian ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI). Menurut AVISI, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat keamanan digital dan menjaga industri kreatif yang berkembang pesat di tengah tantangan teknologi modern.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan bahwa penanganan konten negatif ini bukan sekadar angka statistik, tetapi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri untuk memastikan ruang digital tetap aman dan produktif.
“Angka 4,1 juta konten negatif ini menjadi indikator bahwa pemerintah serius dalam menghadapi ancaman digital. Kami terus memperkuat kerja sama dengan asosiasi seperti AVISI agar ruang digital kita tidak hanya efisien, tetapi juga bebas dari pelanggaran hukum, terutama terkait perjudian daring dan perlindungan hak cipta,” ujarnya saat berbicara di Jakarta, Jumat (17/4).
Dari total penanganan konten negatif, konten perjudian mendominasi dengan jumlah kasus mencapai 3.292.203. Diikuti oleh pornografi dengan 798.181 kasus dan penipuan sebanyak 41.494 kasus. Penanganan terbesar dilakukan pada situs web, yaitu sebanyak 4.198.606 konten. Selain itu, media sosial juga menjadi tempat penanganan signifikan, dengan Meta sebagai platform terbanyak dengan 198.921 konten, serta layanan file sharing dengan 181.562 konten.
Selain masalah perjudian dan pornografi, penanganan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menjadi fokus utama. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 9.217 kasus pelanggaran HKI. Mayoritas dari kasus tersebut terjadi di situs web (9.095 konten) dan media sosial (122 konten).
Ketua Umum AVISI, Hermawan Sutanto, menyampaikan apresiasinya atas langkah pemerintah dalam menangani konten ilegal. Ia menilai bahwa tindakan ini memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan industri kreatif.
“Perlindungan HKI bagi industri streaming bukan hanya isu hukum, tetapi fondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi digital dan keberlangsungan para kreator,” kata Hermawan.
Wakil Ketua AVISI sekaligus Chief Technology Officer VISION+, Darmawan Zaini, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah. Ia menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam menindak konten ilegal adalah langkah penting untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan aman.
Bagi AVISI, capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga ruang digital yang aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Dari perspektif platform streaming, perlindungan HKI menjadi kunci dalam membangun sistem digital yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kemkomdigi terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih baik dan aman bagi seluruh masyarakat.















































