AYOOBATAM.COM — Kabar positif datang dari sektor pajak daerah.
Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Batam resmi melampaui target. Sepanjang 2025, realisasi BPHTB tercatat mencapai Rp541 miliar, jauh di atas target yang ditetapkan sebesar Rp495 miliar. Capaian ini menegaskan BPHTB sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam.
Momentum penting ini disampaikan dalam Rapat Teknis dan Sosialisasi Sistem BPHTB yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, di Planet Holiday Hotel, Jodoh, Selasa (3/2/2025).
Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan apresiasi pimpinan daerah atas kinerja seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan melampaui target bukan sekadar soal angka, tetapi cerminan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem pemungutan, serta solidnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat teknis, dan notaris.
“Capaian ini menunjukkan bahwa sistem berjalan lebih baik dan kepercayaan masyarakat terus tumbuh. Namun kita tidak boleh berpuas diri,” tegas Firmansyah.
Ia mengingatkan, BPHTB menyangkut hal krusial seperti kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, penguatan sistem menjadi keharusan agar kinerja positif ini bisa dijaga secara berkelanjutan.
“BPHTB bukan hanya soal penerimaan, tetapi soal tata kelola yang adil, transparan, dan profesional. Sistem yang kuat akan menjaga keberlanjutan PAD dalam jangka panjang,” ujarnya.
Lebih jauh, Firmansyah menegaskan bahwa penguatan sistem BPHTB sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola keuangan daerah. Kesamaan persepsi, disiplin implementasi, serta komitmen bersama menjadi kunci utama agar sistem berjalan optimal.
Rapat teknis ini diikuti perangkat daerah terkait, narasumber teknis, serta para notaris yang memiliki peran strategis dalam proses peralihan hak atas tanah dan bangunan. Kehadiran notaris dinilai penting untuk menyamakan pemahaman regulasi, memperkuat koordinasi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya untuk terus membenahi sistem administrasi pajak daerah, demi mewujudkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Batam ke depan.















































