Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggapi cepat temuan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sempat viral di media sosial. Langkah-langkah korektif segera dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
Budi Awaluddin, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan sebagai validator akhir terhadap seluruh tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Biro Pemerintahan mengakui adanya kekeliruan dalam proses validasi. Selama ini belum pernah ditemukan bukti tindak lanjut pengaduan yang menggunakan foto hasil rekayasa AI,” ujar Budi dalam keterangan yang diberikan.
Selama periode Januari hingga Maret 2026, tercatat lebih dari 62.571 pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi JAKI dan sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) terintegrasi. Rata-rata, sebanyak 20.857 pengaduan diterima setiap bulan, lalu ditindaklanjuti oleh OPD/BUMD dan diverifikasi oleh Biro Pemerintahan.
Untuk meningkatkan akurasi dan keandalan proses verifikasi, Diskominfotik akan membantu Biro Pemerintahan mengidentifikasi bukti tindak lanjut yang berpotensi menggunakan AI.
Sebagai langkah perbaikan, Biro Pemerintahan akan melakukan beberapa tindakan tegas, antara lain:
- Memberikan surat teguran tertulis kepada Kelurahan Kalisari yang terindikasi melakukan pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- Menginput kembali pengaduan masyarakat tersebut, kemudian diarahkan kepada Dinas Perhubungan sebagai pengampu urusan perparkiran.
- Menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah yang berisi larangan penggunaan AI dalam penyampaian bukti tindak lanjut pengaduan, sekaligus mengingatkan seluruh OPD/BUMD untuk menyelesaikan pengaduan secara baik dan benar.
- Memberikan arahan khusus dalam Townhall Meeting terkait penanganan pengaduan berulang.
- Berkoordinasi dengan Inspektorat untuk merancang sanksi bagi OPD/BUMD yang terbukti melakukan pemalsuan bukti tindak lanjut.
Budi menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk dari masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas layanan publik. Karena itu, integritas dalam setiap proses tindak lanjut menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini karena mencoreng nama baik dan kinerja petugas di lapangan yang selama ini bekerja dengan dedikasi tinggi dan responsif,” tuturnya.
Pemprov DKI mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Budi juga mengajak warga terus berperan serta dalam mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut yang dilakukan.
“Kami mengimbau masyarakat terus melaporkan permasalahan di wilayahnya. Kami sangat mengapresiasi apabila masyarakat turut mengecek hasil tindak lanjut dan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan,” kata Budi.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.















































