AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menetapkan 15 Januari 2026 sebagai batas akhir penyampaian usulan perubahan peruntukan ruang dalam proses revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Batam. Kebijakan ini ditetapkan guna memastikan proses penataan ruang berjalan tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 02 Tahun 2026 tentang Batas Akhir Waktu Usulan Perubahan Peruntukan Ruang pada Revisi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2021. Revisi RDTR ini mencakup wilayah perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji untuk periode 2021–2041.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan, penetapan tenggat waktu ini penting agar seluruh usulan dapat dikaji secara menyeluruh dan objektif oleh tim teknis.
“Pemerintah membutuhkan kepastian waktu agar proses perencanaan tata ruang dapat berjalan terarah. Penataan ruang harus dirancang secara matang demi kepentingan pembangunan jangka panjang Kota Batam,” ujar Amsakar, Senin (12/1/2026).
Surat edaran tersebut ditujukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, pelaku usaha, pemangku kepentingan, serta seluruh masyarakat Kota Batam. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan perubahan peruntukan ruang sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Amsakar menjelaskan, Pemko Batam sebelumnya telah melaksanakan konsultasi publik terkait revisi RDTR pada 9 Oktober dan 6 November 2024 sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan.
“Masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan, namun harus disampaikan sesuai prosedur dan batas waktu agar dapat diproses secara optimal,” katanya.
Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, setiap usulan perubahan peruntukan ruang wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota Batam dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain penetapan lokasi atau sertipikat hak atas tanah, rencana pemanfaatan ruang atau site plan, serta dokumen relevan lainnya.
Pemko Batam juga menegaskan bahwa usulan yang disampaikan setelah batas waktu 15 Januari 2026 tidak akan dipertimbangkan dalam proses revisi RDTR yang sedang berjalan. Selain itu, seluruh usulan tetap akan melalui tahapan analisis dan kajian teknis oleh tim berwenang serta tidak otomatis diakomodasi.
“Setiap usulan akan dikaji secara teknis dan ditetapkan sesuai hasil kajian serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Amsakar.
Melalui kebijakan ini, Pemko Batam mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan waktu yang tersedia secara maksimal demi mewujudkan penataan ruang Kota Batam yang berkelanjutan, tertib, dan berorientasi pada masa depan.















































