AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya dalam menjaga dan melestarikan nilai adat serta budaya Melayu melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Gedung DPRD, Rabu (14/1/2026).
Dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, menyampaikan pendapat resmi pemerintah daerah terhadap Ranperda Lembaga Adat Melayu. Rapat turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam.
Firmansyah menjelaskan, Ranperda Lembaga Adat Melayu disusun sebagai payung hukum yang mengatur kedudukan, peran, serta fungsi lembaga adat dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Kota Batam yang memiliki karakter masyarakat majemuk dan tingkat pembangunan yang pesat.
Menurutnya, keberadaan Lembaga Adat Melayu memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai budaya, etika sosial, dan keharmonisan masyarakat. Dengan regulasi yang jelas dan terstruktur, lembaga adat diharapkan mampu berkontribusi aktif dalam pemajuan kebudayaan serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal.
“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga identitas dan nilai-nilai budaya sebagai jati diri daerah,” ujar Firmansyah.
Ia menambahkan, Ranperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum terkait kewenangan, struktur kelembagaan, dan peran Lembaga Adat Melayu agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal di tengah dinamika sosial dan perkembangan zaman.
Pembahasan Ranperda tersebut juga menjadi momentum penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membentuk regulasi daerah yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan pembangunan, tetapi juga sensitif terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal.
“Batam akan terus bergerak maju tanpa melupakan akar budayanya. Regulasi ini adalah ikhtiar bersama agar kemajuan dan nilai adat dapat berjalan seiring dan saling menguatkan,” tutup Firmansyah.
Pemerintah Kota Batam menilai Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.















































